BPS Minta Tambahan Dana Rp1,47 Triliun, DPR Desak Data Desil Diperbaiki dalam 2 Minggu

JAKARTA, iNews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk tahun 2027. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pemutakhiran survei dan perbaikan data masyarakat, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau data desil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

BPS Jelaskan Arti Desil DTSEN: Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga

BPS diketahui mendapat pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp6.476.751.392.000 atau sekitar Rp6,4 triliun. Namun, menurut Amalia, anggaran tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan BPS untuk menjalankan berbagai program secara optimal.

Marak Temuan Desil Tak sesuai Kondisi Warga, DPR Desak BPS Evaluasi Pendataan

“Pagu 2027 dalam nota keuangan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan kami. Supaya bisa berjalan optimal kami minta tambahan,” kata Amalia.

Pada 2026, BPS mendapatkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk operasional dan seluruh program, termasuk perbaikan DTSEN atau penetapan desil masyarakat.

Pemutakhiran data desil menjadi perhatian karena data tersebut menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial maupun pelaksanaan berbagai program pemerintah.

BPS menilai pemutakhiran diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

Komisi X DPR RI meminta BPS mempercepat proses perbaikan data desil masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. BPS diberi tenggat waktu maksimal dua minggu untuk menuntaskan perbaikan setelah masyarakat mengajukan sanggahan.

“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal 2 minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani, usai rapat dengan BPS di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Lalu, ketidaksesuaian data desil berpotensi memengaruhi hak masyarakat dalam memperoleh bantuan maupun program pemerintah. Karena itu, mekanisme sanggah dan pemutakhiran data harus dilakukan secepat mungkin.

Selain meminta percepatan perbaikan, Komisi X juga mendesak BPS menjelaskan secara terbuka sumber data yang digunakan dalam menentukan desil masyarakat.

“Kami menekankan bahwa BPS harus melakukan pemutakhiran data. Yang kedua BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil,” ujarnya.

Editor: Suriya Mohamad Said