Menaker: Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Karyawan!

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan surat edaran yang melarang perusahaan menahan ijazah karyawan. Surat edaran ditujukan bagi gubernur, bupati dan wali kota.

Para kepala daerah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja.

Baca Juga

Ingat! Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan Bisa Kena Pidana, Ini Aturannya

"Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja," ujar Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik.

Baca Juga

Bahas PHK di Industri Media, Menteri Komdigi bakal Temui Menaker Pekan Depan

"Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel menjelaskan bahwa perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawan bisa kena pidana. Sebab hal itu masuk pasal penggelapan. 

Baca Juga

Menaker Ungkap 24.036 Orang Terkena PHK hingga April 2025

Baca Juga

Kapan Eks Buruh Sritex Dipekerjakan Kembali? Ini Bocoran Menaker

Bahkan, perusahaan mensyaratkan tebusan atas ijazah yang ditahan bisa masuk pidana pasal pemerasan.

“Siapa saja mantan karyawan yang ijazahnya ditahan, segera mengadu ke kami,” ucap Noel di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sikap perusahaan tersebut masuk tindak pidana karena melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bila mensyaratkan uang tebusan agar ijazah dikembalikan melanggar Pasal 368 KUHP.

“Kami menghimbau pengusaha agar jangan menahan ijazah karyawan. Kami tidak bermaksud membatasi atau menekan pengusaha, sama sekali tidak. Tetapi dalam berusaha, jangan menekan karyawan dengan cara-cara yang melanggar hukum,” tutur dia.

Editor: Rizky Agustian