Pedagang Pasar Burung Barito Tolak Relokasi, Sebut Belum Ada Kepastian Lokasi Pengganti

JAKARTA, iNews.id – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi pedagang di Pasar Hewan Barito, Jakarta Selatan, menuai penolakan dari sejumlah pedagang. Relokasi ini dilakukan dalam rangka penggabungan tiga taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Ler, yang nantinya akan dijadikan kawasan Taman ASEAN.

Namun hingga Senin (4/8), sebagian besar pedagang masih berjualan seperti biasa di kios mereka. Mereka mengaku belum menerima surat resmi mengenai rencana relokasi tersebut, sehingga memilih tetap bertahan.

Baca Juga

Pedagang Pasar Barito Minta Perpanjangan Waktu Relokasi, Ini Respons Pramono

“Kios-kios masih penuh dengan dagangan. Masih ada yang jual burung, pakan, dan perlengkapan hewan lainnya,” kata jurnalis iNews Amrina Rida dari lokasi.

Baca Juga

Pedagang Pasar Barito bakal Direlokasi, Rano Karno: 1 Tahun Ini Kita Berkorban Dulu

Salah satu pedagang, Deni, menyatakan dengan tegas menolak rencana relokasi tersebut. Ia menilai pemerintah tergesa-gesa tanpa kejelasan lokasi pengganti.

“Kami sangat keberatan dan menolak, karena ini terlalu mendadak. Dari awal kami minta penangguhan waktu,” ujar Deni.

Menurut Deni, Pasar Burung Barito sudah menjadi ikon yang dikenal hingga ke mancanegara, dan pelanggan tetapnya pun menyayangkan jika pasar tersebut harus dipindahkan.

“Ini sudah jadi ikon. Kalau dipindah, langganan saya juga kecewa. Lagi pula, tempat relokasinya belum ada,” ungkapnya.

Pemerintah sempat menyebut Lenteng Agung sebagai lokasi relokasi, namun menurut Deni, lokasi tersebut belum siap.

“Kami sudah survei ke sana, tapi masih lahan kosong. Mau taruh barang di mana? Kami bingung,” katanya.

Ia juga berharap agar konsep taman dan pasar burung bisa digabungkan, alih-alih dipisahkan. “Daripada dipindah, mending dibagusin dan digabung. Taman dan burung itu bisa bersinergi,” ucapnya.

Deni pun mengungkapkan adanya intimidasi dari pihak kelurahan, yang meminta warga menandatangani surat tanpa penjelasan. “Katanya suruh tanda tangan saja, ternyata itu surat pengosongan. Tidak etis seperti itu,” tegasnya.

Para pedagang berharap ada solusi konkret dari Pemprov DKI Jakarta agar rencana pembangunan Taman ASEAN bisa berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.

Editor: Komaruddin Bagja