Puan Akui PDIP Sudah Diajak Bicara soal Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Syarat Capres

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan partainya telah diajak berbicara secara informal mengenai sejumlah wacana dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, termasuk usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen.

Puan mengatakan pembicaraan tersebut masih berlangsung secara informal dan belum masuk dalam pembahasan resmi di DPR.

Puan Akui PDIP Sudah Diajak Bicara soal Ambang Batas Parlemen 5 Persen

"Jadi pembicaraan informal selalu akan dibicarakan bersama partai-partai politik dan PDIP tentu saja siap untuk selalu ikut bicara dan terkait dengan ambang batas lima persen yang sudah dibicarakan itu juga sebenarnya sudah diajak bicara namun tidak dalam forum khusus," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Wacana Ambang Batas Parlemen 5%, Gerakan Rakyat Soroti 17,3 Juta Suara Tak Terwakili

Menurut Puan, PDIP juga telah diajak membahas sejumlah wacana lain dalam revisi UU Pemilu. Salah satunya terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diwacanakan minimal mendapat dukungan dari dua partai politik.

"Juga terkait dengan apakah pilpres hanya dua partai kami pun sudah diajak bicara namun tidak dalam forum khusus. Jadi dalam pembicaraan itu pembicaraan informal yang dibicarakan oleh partai-partai," ujar Puan.

Puan menegaskan, pembahasan resmi mengenai revisi UU Pemilu nantinya akan dilakukan melalui mekanisme di DPR. Dia menyebut hal yang perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan pemilu dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

"Ya, yang penting adalah nanti pileg dan pilpresnya itu akan bisa efektif, kemudian efisien, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dan kan pemilunya masih 2029," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan adanya pertemuan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah untuk membahas revisi UU Pemilu.

Dalam pertemuan tersebut, Gerindra menyatakan sepakat dengan usulan ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Gerindra diwakili Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Sugiono mengatakan salah satu pembahasan adalah bagaimana suara rakyat tetap dapat terakomodasi dalam sistem pemilu.

"Kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat, yaitu yang tersisa atau apa, itu tetap bisa terakomodir dengan baik. Karena bagaimanapun ya itu adalah suara dan aspirasi mereka," kata Sugiono.

Sugiono sebelumnya juga menyatakan Gerindra sepakat dengan angka parliamentary threshold 5 persen dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Namun, dia menegaskan tidak dapat berbicara atas nama seluruh partai yang mengikuti pembahasan tersebut.

Hingga kini, wacana ambang batas parlemen 5 persen maupun sejumlah perubahan lain dalam UU Pemilu masih berada pada tahap pembicaraan informal dan belum menjadi keputusan resmi DPR.

Editor: Suriya Mohamad Said