Polemik Ijazah Jokowi Berujung Laporan Polisi, Ini Kata Ahli Digital Forensik

JAKARTA, iNews.id - Polemik Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir dan berujung laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan oleh empat orang.

Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar alias RHS yang turut dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat menuturkan, sebuah kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Menurutnya, menganalisis dokumen, foto, video dan audio memang sesuai ilmu yang dimilikinya.

Baca Juga

Dokter Tifa Ungkap Riset terkait Foto pada Ijazah Jokowi yang Viral di Media Sosial

"Ada ilmunya, pertama, fake document analys, fake audio analys, fake image analys, fake video analys itu dalam ruang akademik kalau hasilnya tidak disukai orang jangan merasa gak suka ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah," ujar Rismon dalam acara Rakyat Bersuara bertema 'Tiga Terlapor Ijazah Jokowi Bersaksi di iNews, Selasa (29/4/2025).

Sebelumnya, tim hukum pelapor tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan awal pada Senin (28/4/2025). Perwakilan tim hukum, Rusdiansyah menyebutkan pihaknya membawa sejumlah saksi dan rekaman dugaan ajakan hasutan perihal ijazah palsu tersebut.

Baca Juga

Siapa Hakim Sidang Ijazah Palsu Jokowi? Simak Profil Lengkapnya!

"Kedatangan kami hari ini memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Pusat atas laporan kami kemarin. Nah hari ini terlapor klien kami akan diperiksa diminta ikat renang oleh penyidik. Agar terlapor juga bisa segera diperiksa. Barang bukti yang kami bawa hari ini rekaman penyampaian ajakan hasutan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan," ucap Rusdiansyah di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (28/4).

Rusdi mengatakan, pemeriksaan berkaitan dengan laporan dugaan penghasutan yang dilakukan empat orang salah satunya Roy Suryo alias RS Cs.

Baca Juga

Profil Achmad Soemitro dan Kontroversi Ijazah Palsu Jokowi

"Ya pemeriksaan tentu saja terkait seputar laporan kami dugaan penghasutan yang telah dilakukan oleh empat orang yang selama ini teman-teman ketahui dan harapan kami juga agar kasus ini cepat kelar sehingga ketertiban di masyarakat dapat terwujud dan masyarakat juga terlindungi dari dugaan tindak pidana penghasutan yang dapat merugikan masyarakat," ucapnya.

"Jadi, ini harus segera karena ini sebenarnya umumnya tanpa dilapor pun sebenarnya negara wajib hadir apalagi ini dilaporkan," tuturnya.