Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Bahlil Ternyata Pernah Busung Lapar, Penyakit Apa Itu?
Advertisement . Scroll to see content

Stunting Sulit Diperbaiki jika Anak Sudah Lewati Usia 2 Tahun, Ini Pencegahannya

Kamis, 03 Oktober 2019 - 09:59:00 WIB
Stunting Sulit Diperbaiki jika Anak Sudah Lewati Usia 2 Tahun, Ini Pencegahannya
Gangguan pertumbuhan akibat malnutrisi kronis, Stunting sulit diperbaiki jika anak sudah melewati usia dua tahun. (Foto: World Bank))
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Dokter spesialis anak penyakit metabolik Prof Dr dr Damayanti Rusli Sjarif SpA(K) mengemukakan, stunting mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan dan intelegensi. Gangguan pertumbuhan akibat malnutrisi kronis ini sulit diperbaiki jika anak sudah melewati usia dua tahun.

“Stunting terjadi karena kurangnya asupan nutrisi. Untuk itu, salah satu kunci dari pencegahan stunting adalah untuk memantau berat badan dan tinggi badan anak, serta memenuhi kebutuhan gizi dalam masa 1.000 hari pertama kehidupan mereka, yaitu dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” ujarnya, dalam keterangan pers kepada iNews.id, Kamis (3/10/2019).

Dia menuturkan, dalam Pilot Project di Pandeglang, Banten, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui pendekatan intervensi gizi spesifik yang berfokus pada pemantauan berat badan dan tinggi badan balita secara teratur di posyandu, serta konseling nutrisi, pelatihan tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan, hingga pemenuhan kebutuhan protein hewani.

"Sistem rujukan berjenjang perlu dilakukan apabila ditemukan gangguan pertumbuhan atau weight faltering. Pertama, tinggi badan (TB), berat badan (BB) diukur dan disesuaikan dengan grafik tumbuh kembang sesuai usia di Posyandu oleh Bidan Desa dan Kader. Apabila ditemukan kejanggalan, akan dirujuk ke puskesmas untuk penentuan status gizi oleh dokter umum, bidan desa, dan tenaga gizi," kata Damayanti.

Selanjutnya, kata dia, akan dilakukan evaluasi penyebab stunting, diagnosis penyakit penyerta, dan apabila diperlukan pasien akan disertai preskripsi pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) oleh dokter spesialis anak di RSUD. "PKMK kini sudah dapat ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah dan diatur dalam Permenkes, sehingga meringankan beban pasien yang membutuhkan,” ujar Damayanti.

Diketahui, inovasi intervensi Aksi Cegah Stunting ini diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Uji coba di Kabupaten Pandeglang tersebut berhasil menunjukkan penurunan prevalensi stunting sebesar 8,4 persen dalam enam bulan dari 41,5 persen menjadi 33,1 persen atau mencapai 4,3 kali lipat dari target tahunan WHO2.

Keberhasilan Aksi Cegah Stunting ini disosialisasikan di Provinsi Jawa Tengah. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan Kemenko PMK, Meida Octarina mengatakan, upaya percepatan dalam pencegahan stunting adalah agenda besar pemerintah ke depan dan menjadi salah satu prioritas presiden dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

"Melalui sosialisasi ini kami ingin menekankan model kerja sama multipihak seperti yang dilakukan di Pandeglang dengan hasil yang menggembirakan ini patut menjadi acuan dan stimulan bagi pemangku kepentingan di masing-masing daerah untuk menata kembali strategi dalam pencegahan stunting secara efektif," katanya.

Menyikapi paparan Aksi Cegah Stunting, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan komitmennya mendorong replikasi intervensi gizi spesifik di daerahnya. Terlebih, prevalensi balita stunting di Jateng masih berada di angka 34,3 persen, di atas rata-rata prevalensi nasional 30,8 persen.

“Tidak perlu banyak berdiskusi, kita harus langsung bergerak melaksanakan inisiatif ini dengan segera. Melihat pentingnya masa kehamilan sebagai cikal bakal masalah stunting, saya mengarahkan agar dinas terkait, tenaga kesehatan dan pemda segera mendata jumlah ibu hamil yang bermasalah dan menyediakan intevensi gizi dan dukungan medis sesuai yang dibutuhkan agar 550.000 ibu hamil di Jawa Tengah dapat melahirkan anak dengan sehat dan memberikan ASI eksklusif," katanya.

Sosialisasi ini juga membahas rencana replikasi dan komitmen dari masing-masing kepala daerah dan dinas terkait di Pemprov Jawa Tengah, termasuk dalam pemanfaatan APBD dan Dana Desa secara efektif dalam penanganan stunting di masing-masing daerah.

Editor: Dani M Dahwilani

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut