Royalti Musik Harus Transparan, Pemerintah Pisahkan Tugas LMK dan LMKN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengupayakan tata kelola royalti musik yang kini masih menjadi polemik banyak pihak. Dia mengungkapkan Kemenkumham membenahi transparansi royalti musik dengan memisahkan tugas dan kepentingan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Mentri Supratman mengatakan pemisahan kepentingan ini untuk memastikan pengelolaan royalti musik menjadi lebih jelas dan transparan.

Baca Juga

Liburan Akhir Tahun ke Disneyland Hong Kong, Ini 7 Wahana yang Wajib Dicoba!

“Yang sudah berjalan bagian dari transformasi yang kita lakukan, kita memisahkan antara yang memungut royalti dan yang mendistribusi. Dan itu sudah jalannya. LMK sekarang tidak boleh memungut royalti, yang memungut royalti adalah LMKN. LMKN tidak boleh mendistribusikan langsung kepada anggota LMK. Jadi, mereka akan saling cek and balance,” ujar Menteri Supratman dalam jumpa pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Menteri Supratman mengatakan pengelolaan ini harus dilakukan dengan tegas agar eksosistem royalti musik tak lagi menuai kritikan dan merugikan para musisi. Ia bahkan menegaskan LMK harus selalu terbuka soal data royalti musik  dan akan menindak bila pihaknya tak bisa memberikan transparansi tersebut.

Baca Juga

Polisi Ungkap Onad Ditangkap di Rumahnya sedang Lakukan Ini

“LMK yang tidak bisa bertransformasi, tidak bisa memberikan akses soal keterbukaannya termasuk soal laporan keuangan, saya mohon maaf, tidak punya pilihan lain,” kata Supratman.

Baca Juga

Onad Ditahan, Ibunda Langsung Datangi Polres Jakbar

“Kalau tata kelola ini baik, saya menghargai ya. Sekarang teman-teman di LMKN walaupun masih sederhana, mereka sudah melahirkan sebuah platform yang namanya Inspiration. Saya suda minta supaya setiap bulan laporan keuangannya harus diupload agar semua bisa akses kesana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Supratman mengungkap tata kelola royalti musik ini bisa diiringi kerjasama dari pihak pencipta lagu dan musisi Tanah Air. Ia juga menegaskan pendapatan royalti musik harus diberikan kepada yang berhak dan tidak ada monopoli dari pihak manapun yang dapat merugikan pencipta lagu maupun industri musik.

“Seluruh pendapatan harus dinikmati oleh yangberhak,” ucapnya.

Editor: Dani M Dahwilani