5 Artis yang Tak Setuju Marshel Widianto Maju Pilkada 2024, Alasannya Mengejutkan!

JAKARTA, iNews.id - Artis yang tak setuju Marshel Widianto maju Pilkada 2024 menjadi perbincangan hangat belakang ini. Ya, di tengah Pilkada yang semakin dekat, keputusan Partai Gerindra mengusung komedian Marshel Widianto menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan.

Rupanya pencalonan komika ini menuai banyak penolakan dari masyarakat dan teman sesama artis. Lantas, siapa saja artis yang tak setuju Marshel Widianto maju Pilkada 2024? Berikut ulasannya dirangkum pada Sabtu (3/8/2024).

Baca Juga

Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin

Artis yang tak setuju Marshel Widianto maju Pilkada 2024

1. Kiky Saputri 

Bukan tanpa alasan seorang Kiky Saputri menolak Marshel Widianto maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Daerah Tangerang Selatan. Menurutnya kapasitas Marshel saat ini belum mumpuni untuk mengemban tanggung jawab sebagaI wakil wali kota, apalagi itu bukan wilayah yang dia tahu apa permasalahannya, dan bagaimana dia akan memperbaikinya.

Baca Juga

Profil dan Biodata Marshel Widianto, Komika yang Diusung Partai Gerindra Jadi Wakil Walikota Tangerang Selatan

2. Ernest Prakasa

Rekan sesama komik, Ernest Prakasa menyatakan kebingungannya dari pengusungan Marshel di Pilkada 2024. Melalui cuitannya pada akun X, Ernest mengaku bingung siapakah yang lebih ngawur. "Gw nggak tau mana yang lebih ngawur. Ada parpol mau nyalonin Marshel, atau si Marshel-nya yang mau dicalonin. Gila," tulis Ernest Prakasa.

Baca Juga

Gerindra Usung Komika Marshel Widianto Calon Wakil Wali Kota Tangsel 2024

3. Nikita Mirzani

Nikita Mirzani dengan tegas mengajak masyarakat Tangerang Selatan untuk tidak memilih Marshel. Niki mengaku tidak rela jika yang memimpin kota di mana dia tumbuh besar adalah Marshel. Menurutnya komedian ini tidak memiliki bekal politik yang cukup, dan tidak memiliki sikap disiplin serta attitude yang baik untuk maju di Pilkada. Namun Niki menyarankan agar Marshel mengemban pendidikan politik terlebih dahulu selama 5 tahun agar layak maju Pilkada.