Lucky Hakim Jalan-Jalan ke Jepang Pakai Uang Sendiri bukan Fasilitas Negara: Ada Buktinya!

JAKARTA, iNews.id - Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan kalau liburannya ke Jepang menggunakan uang sendiri, bukan fasilitas negara. Meski begitu, dia tetap meminta maaf karena pelesiran tanpa izin.

"Saya jelaskan, saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, (semuanya) uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda," kata Lucky Hakim di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Baca Juga

Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin

Dia pun mengatakan kalau liburannya ke Jepang bersama keluarga dilakukan di momen cuti bersama, bukan di waktu kerja. "(Liburan ke Jepang) Di hari cuti bersama," tambahnya.

Pernyataan ini disampaikan Lucky Hakim, karena itu menjadi salah satu poin yang didalami dalam pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ya, soal dana liburan ke Jepang apakah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak.

Baca Juga

Liburan ke Jepang, Lucky Hakim: Saya Tak Berniat Membolos

"Jadi Itu yang didalami, apakah saya menggunakan (uang) perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD," lanjutnya.

Lucky juga menegaskan jika dirinya telah menunjukkan bukti-bukti bahwa liburannya itu merupakan momen untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Baca Juga

Akui Salah ke Jepang Tanpa Izin, Lucky Hakim Siap Terima Sanksi Diberhentikan 3 Bulan

"Bahkan ke airport pun tidak diantarkan. Itu dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi, murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan semua ada bukti-buktinya," katanya.

Baca Juga

Lucky Hakim Dicecar 43 Pertanyaan oleh Kemendagri buntut Liburan ke Jepang

Setelah memenuhi panggilan Kemendagri, Lucky Hakim dijadwalkan akan bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sempat menyindirnya terkait perjalanan tanpa izin tersebut.

Editor: Muhammad Sukardi