Nafkah Anak Rp200 Juta Tak Ada di Akta 39, Sarwendah Siap Gugat Balik Ruben Onsu

JAKARTA, iNews.id - Polemik nafkah anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas. Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, menyebut nominal nafkah anak Rp200 juta yang selama ini menjadi perbincangan ternyata tidak tercantum dalam Akta 39.

Kondisi tersebut membuat Sarwendah memiliki peluang untuk mengajukan gugatan nafkah anak secara terpisah. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dan masa depan anak tetap terjamin setelah Ruben dan Sarwendah resmi berpisah.

Baca Juga

Prabowo Mau Gabungkan BMKG-Badan Geologi, Puan: Dikaji Dulu, Tugasnya Beda-Beda

"Nafkah anak yang selama ini diributkan Rp200 juta itu di akta enggak ada. Jadi Sarwendah bisa melakukan gugatan nafkah. Itu perlu digugat karena buat masa depan anak," ungkap Jaenudin di kawasan Bojong Sari, Depok, belum lama ini.

Jaenudin mengatakan persoalan nafkah anak belum diatur secara mendalam, baik dalam putusan pengadilan maupun Akta 39. Karena itu, Sarwendah dinilai memiliki dasar untuk memperjuangkan hak anak melalui jalur hukum tersendiri.

Baca Juga

Akibat Abu Vulkanik, Andrew Andika Batal Ajak Istri Babymoon ke Bali

Dia juga menanggapi kabar yang menyebut Ruben menghentikan pemberian nafkah karena kesulitan bertemu anak. Menurut Jaenudin, kewajiban memberikan nafkah tidak seharusnya dikaitkan dengan persoalan pertemuan atau konflik antara kedua orang tua.

"Tidak ada alasannya nafkah anak ditahan gara-gara tidak ada rincian atau sulit bertemu. Gimana kalau misalnya Sarwendah tidak punya kemampuan? Ya itu, anak-anak kasihan sekali," katanya.

Baca Juga

Studi di Jepang Teliti Kualitas Udara saat Tembakau Dipanaskan, Ini Hasilnya

Jaenudin menilai kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua meski hubungan rumah tangga telah berakhir. Hak anak untuk mendapatkan nafkah juga dinilai berdiri sendiri dan tidak boleh dikaitkan dengan persoalan pribadi antara Ruben dan Sarwendah.

Lebih jauh, Jaenudin menyebut penghentian nafkah anak dalam waktu lama berpotensi masuk ke ranah pidana apabila memenuhi unsur penelantaran. Namun, dia mengatakan Sarwendah saat ini belum mengambil langkah hukum sejauh itu.

Baca Juga

"Itu (penelantaran anak) bisa diperkarakan kalau Sarwendah mau. Tapi ya mungkin belum sejauh itu lah ya. Harusnya publik melihat itu, kalau tidak dikasih nafkah seperti apa rasanya?" tambah Jaenudin.

Tidak adanya ketentuan mengenai nafkah Rp200 juta dalam Akta 39, persoalan tersebut berpotensi kembali dibawa ke pengadilan. Sarwendah kini memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terpisah demi memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Baca Juga

Polemik nafkah ini pun menambah panjang persoalan pascaperceraian Ruben Onsu dan Sarwendah. Di tengah perbedaan pandangan mengenai nafkah dan hak bertemu anak, kepentingan anak menjadi alasan utama Sarwendah mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.

Editor: Dani M Dahwilani