Sara Wijayanto dan Demian Aditya Diwajibkan Hadir di Sidang Cerai Perdana Hari Ini

JAKARTA, iNews.id - Sara Wijayanto dan Demian Aditya dijadwalkan menghadiri sidang perdana gugatan cerai mereka di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026). Keduanya diwajibkan hadir secara langsung di hadapan majelis hakim untuk menjalani proses mediasi.

Kehadiran Sara Wijayanto maupun Demian Aditya sebagai pihak prinsipal diperlukan karena agenda pertama perkara perceraian adalah mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Baca Juga

Tak Harus 10.000, Jalan Kaki 3.000 Langkah Sehari Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Humas PA Jakarta Selatan, Abid, M.H., membenarkan majelis hakim memerintahkan kedua pihak hadir langsung dalam persidangan.

"Jadi kalau perkara perceraian pada sidang pertama itu para prinsipal diperintahkan oleh majelis untuk hadir. Karena jika dua-duanya hadir itu akan dilakukan mediasi dulu," kata Abid saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.

Baca Juga

BNPB Fokus Padamkan Kebakaran 209,78 Hektare Lahan Gambut di 6 Provinsi 

Dia menjelaskan mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh dalam perkara perceraian di peradilan agama. Proses tersebut bukan sekadar formalitas dalam persidangan. "Bukan pada umumnya, harusnya," ucapnya.

Perkara perceraian dengan pihak Aditya Prambudi alias Demian Aditya dan Saraswati Wijayanto alias Sara Wijayanto telah teregister di kepaniteraan PA Jakarta Selatan dengan nomor perkara 3594/2026.

Baca Juga

KPU Sebut Gugatan Syarat Ijazah Gibran Terlambat 905 Hari, Minta MK Tolak

Gugatan cerai tersebut didaftarkan pihak Sara Wijayanto melalui kuasa hukumnya pada 8 September 2026.

Saat ditanya mengenai penyebab keretakan rumah tangga maupun ada tidaknya tuntutan harta gono-gini, Abid memilih tidak memberikan penjelasan. Dia menyebut materi gugatan bersifat tertutup bagi publik.

Baca Juga

Denny Indrayana Soroti Bawaslu Tak Bisa Akses Dokumen Syarat Pencalonan Gibran 

Pihak pengadilan juga tidak mengungkap identitas tim kuasa hukum Sara Wijayanto karena alasan etika.

"Ah, itu kan kalau boleh dan tidak boleh, tidak boleh. Iya, karena itu pertama, kita bukan majelisnya ya. Yang kedua, kode etiknya tidak boleh," ujar Abid.

Baca Juga

Editor: Dani M Dahwilani