Viral Kasus Pasien BPJS, Cinta Laura: Kenapa Masih Dianggap Layak Ditelantarkan?

JAKARTA, iNews.id – Polemik dugaan perlakuan terhadap pasien BPJS yang tengah menjadi sorotan publik kini turut mendapat perhatian dari artis sekaligus aktivis sosial Cinta Laura. Melalui unggahan di Instastory, Cinta menyampaikan pandangannya mengenai kasus yang memicu perdebatan luas di media sosial itu.

Alih-alih membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, Cinta menilai ada persoalan yang jauh lebih mendasar yang harus menjadi bahan introspeksi bersama. Apakah itu?

Baca Juga

Ini Alasan RSUP Sardjito Nonaktifkan Dokter PPDS Elda Putri usai Hujat Pasien BPJS

"Setiap kali kasus seperti ini viral, pembahasannya langsung berputar di satu pertanyaan: siapa yang salah dan siapa yang benar. Menurut aku, justru itu bukan pertanyaan yang paling penting," tulis Cinta, dikutip Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa masih banyak masyarakat yang merasa pasien BPJS kerap diperlakukan berbeda ketika mencari layanan kesehatan.

Baca Juga

Dokter Tamara Jasmine Dipecat dari RS Pusri usai Komentar Jahat Pasien BPJS? Ini Faktanya!

"Pertanyaan yang sebenarnya lebih penting adalah: kenapa begitu banyak orang Indonesia, termasuk tenaga kesehatan, sering merasa bahwa pasien BPJS layak ditelantarkan hanya karena menggunakan BPJS?" lanjutnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ramainya kasus yang dialami Yurizal Tri Chaerawan. Sebelumnya, Yurizal menjadi perhatian publik setelah mengunggah pengalamannya menunggu kamar rawat inap selama sekitar delapan jam untuk ayahnya yang merupakan pasien BPJS di salah satu rumah sakit di Palembang.

Baca Juga

Nasib Dokter PPDS Elda Putri dari UGM, Dinonaktifkan usai Komentar Sadis ke Pasien BPJS

Unggahan itu kemudian memicu kontroversi setelah sejumlah akun yang diduga tenaga kesehatan meninggalkan komentar bernada negatif terhadap keluhan tersebut. Komentar-komentar itu viral dan menuai kecaman luas dari masyarakat karena dinilai tidak mencerminkan empati terhadap pasien.

Kasus tersebut semakin menjadi sorotan setelah ayah Yurizal meninggal dunia. Peristiwa itu memunculkan perdebatan panjang mengenai kualitas pelayanan terhadap pasien BPJS, meski penyebab meninggalnya pasien masih menjadi bagian dari proses penelusuran pihak terkait.

Baca Juga

Hujat Pasien BPJS di Medsos, Oknum Dokter PPDS UGM Dinonaktifkan RSUP dr Sardjito

Sejumlah rumah sakit tempat para tenaga kesehatan maupun dokter yang terlibat pun telah mengeluarkan pernyataan resmi. Beberapa di antaranya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, melakukan pemeriksaan internal, hingga menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar kode etik dan profesionalisme.

Menanggapi polemik tersebut, Cinta mengatakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak terbentuk dalam waktu singkat.

"Tingkat ketidakpercayaan publik seperti ini gak muncul dalam semalam. Ini terbentuk dari cerita-cerita yang terus bermunculan selama bertahun-tahun (ada yang terverifikasi, ada yang tidak) tentang pasien dan keluarganya yang merasa diabaikan di saat mereka paling membutuhkan pertolongan," tulisnya.

Meski begitu, Cinta menegaskan bahwa semua tuduhan dalam kasus yang sedang bergulir harus dibuktikan melalui proses yang transparan.

"Kalau tuduhan dalam kasus ini terbukti benar, maka mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Apa pun hasil akhirnya, publik tetap berhak mendapatkan transparansi," katanya.

Lebih jauh, Cinta mengajak masyarakat melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Dia mempertanyakan apakah sistem kesehatan di Indonesia tanpa disadari telah menciptakan kondisi di mana status kepesertaan asuransi memengaruhi rasa aman seseorang ketika mencari pertolongan medis.

"Tapi di luar kasus ini, ada pertanyaan yang jauh lebih besar yang perlu kita renungkan: apakah tanpa kita sadari, kita sudah menciptakan sistem kesehatan di mana status asuransi seseorang memengaruhi rasa aman mereka saat melangkah masuk ke rumah sakit?" ujarnya.

Cinta juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dibedakan berdasarkan kemampuan finansial maupun jenis asuransi yang dimiliki pasien.

"Layanan kesehatan bukanlah hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar lebih. Martabat, empati, dan pelayanan medis yang tepat waktu seharusnya tidak pernah bergantung pada apakah seseorang membawa kartu BPJS atau asuransi swasta," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Cinta berharap kasus yang sedang menjadi perhatian nasional ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Pasien ini, dan setiap keluarga di Indonesia, berhak mendapatkan jawaban, akuntabilitas, dan sistem kesehatan yang benar-benar bisa mereka percaya," pungkasnya.

Editor: Muhammad Sukardi