1.000 Jurus Israel Cegah Berdirinya Negara Palestina

GAZA, iNews.id – Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina. Segala cara akan dilakukan untuk mencegah hal tersebut, terutama menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan draf resolusi perdamaian di Jalur Gaza.

Penolakan itu ditegaskan Netanyahu dan para menterinya menjelang voting yang dianggap sangat penting dalam menentukan masa depan Gaza dan Palestina. Sebanyak 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan mengadopsi draf resolusi yang diajukan Amerika Serikat, yang merupakan cerminan dari 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Donald Trump pada Oktober lalu.

Baca Juga

Konflik Diplomatik Makin Panas, Jepang Peringatkan Warganya di China

Berbeda dari voting resolusi Palestina sebelumnya, kali ini isu bukan sekadar setuju atau menolak. Permasalahannya adalah upaya Israel mengubah kalimat dalam draf yang membuka kemungkinan terbentuknya negara Palestina.

Naskah tersebut menyebut persyaratan untuk membuka jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina. Draf itu menetapkan bahwa pemerintah Otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas harus melakukan reformasi menyeluruh, syarat yang berat bagi pemerintahan Abbas di Tepi Barat. Namun Israel menolak memberi celah sedikit pun.

Baca Juga

PM Israel Netanyahu Tegaskan Menolak Negara Palestina

Media Israel melaporkan bahwa pejabat Israel meminta Amerika memperhalus kalimat yang menyebutkan penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina. Para ajudan Netanyahu dan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel telah melobi tim Presiden Trump, serta menghubungi para pemimpin negara Arab agar kalimat dalam draf resolusi disesuaikan.

Draf itu juga menyatakan Amerika akan memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk mencapai koeksistensi damai, langkah yang jelas tidak disukai Israel. Sehari sebelum voting, para menteri sayap kanan Israel, termasuk Menteri Pertahanan Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, sepakat menolak pembentukan negara Palestina.

Baca Juga

Ini Isi Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB soal Negara Palestina yang Bikin Israel Takut

Dalam kesempatan terpisah, Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk kenegaraan Palestina. “Telah berjuang selama bertahun-tahun melawan tekanan dari dalam maupun luar negeri untuk menolak negara Palestina. Sikap itu tak akan berubah,” ujarnya. Netanyahu juga menyatakan Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas dibubarkan.

Sikap keras Israel bertentangan dengan upaya Trump untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Timur Tengah, termasuk melalui Perjanjian Abraham dengan negara Arab dan Muslim. Trump yakin normalisasi hubungan Arab-Israel akan diikuti negara lain, meski Arab Saudi menegaskan berdirinya Palestina adalah syarat utama perdamaian. Pernyataan serupa juga disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

Perang di Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga tercapainya gencatan senjata pada 10 Oktober lalu justru memperkuat dukungan internasional bagi pembentukan negara Palestina. Sepuluh negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Australia, mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 pada September, sehingga total 160 dari 193 negara anggota PBB kini mengakui Palestina.

Israel tampak yakin pemerintahan Trump akan selalu berpihak kepadanya, meski pengalaman periode pertama Trump menunjukkan hal berbeda, seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan penolakan rencana aneksasi Tepi Barat. Draf resolusi PBB soal pembentukan negara Palestina kini menjadi titik krusial dalam upaya perdamaian dan politik internasional di kawasan tersebut.

Editor: Komaruddin Bagja