Ada Kelemahan LHKPN, KPK Dorong Ada Aturan Pemberian Sanksi untuk Pelaporan Tak Lengkap
Selasa, 11 Juni 2024 - 18:33:00 WIB
Achmad Al Fiqri JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai, sistem pengawasan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih memiliki kelemahan. Pasalnya, kata Alex, tak ada aturan yang mengatur terkait sanksi pelaporan LHKPN.
Hal itu disampaikan Alex saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Alex pun menilai, para penyelenggara negara melaporkan LHKPN hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif belaka. Sakah satunya, para anggota DPR, DPRD, hingga DPD.
Menurutnya, ketentuan sanksi perlu diatur. Tujuannya, untuk mendorong integritas dari para penyelenggara negara.
Editor: Wahyu Triyogo
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Video
Menteri Haji dan Umrah Bahas Pencegahan Korupsi Bersama KPK
Video
KPK Sita Rp1,3 M dari Ilham Habibie Terkait Jual Beli Mobil Ridwan Kamil
Video
Dasco: Kementerian BUMN Bisa Jadi Badan Penyelenggara, Revisi RUU BUMN Target Rampung Sebelum Reses
Video
Ustaz Khalid Basalamah Dipalak Oknum Kemenag 2.400-7.000 USD per Jemaah Haji
Video
Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK 7 Jam, Dicecar Apa Saja?
Video
