Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Read Next : Rocky Gerung Respons Langkah Gibran "Fight" Ijazah ke PTUN: Kalau Udah Finish, Ngapain Coba?
Advertisement . Scroll to see content
Advertisement . Scroll to see content

Muzani mengatakan, pimpinan MPR langsung menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan. MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas proses pengisian jabatan wakil presiden.

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai latar belakang pendidikannya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.

Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Persoalan ini kemudian berkembang menjadi tekanan politik. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.

Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Namun, sebelum proses politik itu berlanjut, Gibran lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut