Muzani mengatakan, pimpinan MPR langsung menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan. MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas proses pengisian jabatan wakil presiden.
Seluruh Penerbangan di AS Dihentikan, Ada Hubungan dengan Microsoft Down?
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai latar belakang pendidikannya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.
Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.
Negara Tanggung Masa Depan Keluarga Petugas Karhutla yang Gugur, Ini Janji Prabowo
Persoalan ini kemudian berkembang menjadi tekanan politik. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Namun, sebelum proses politik itu berlanjut, Gibran lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.