KPK Bongkar Modus Jatah Preman Gubernur Riau Abdul Wahid

JAKARTA, iNews.id – Skandal korupsi kembali mengguncang Provinsi Riau, menambah panjang daftar hitam kepala daerah di Bumi Lancang Kuning.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dengan modus yang dikenal sebagai 'Jatah Preman'.

Baca Juga

Abdul Wahid Tersangka KPK, SF Hariyanto Ditunjuk Jadi Plt Gubernur Riau

Penangkapan Abdul Wahid terjadi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dramatis pada Senin, 3 November 2025. Tim antirasuah bahkan harus melakukan pengejaran setelah sang Gubernur dilaporkan sempat berupaya melarikan diri, sebuah drama yang seolah menegaskan bahwa hukum tak pandang jabatan.

Peras Pejabat Hingga Rp7 Miliar

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/11/2025), mengungkapkan modus yang digunakan Abdul Wahid adalah pemerasan.

Baca Juga

Miris, Kepala UPT Terpaksa Pinjam Uang ke Bank demi Penuhi Jatah Preman Gubernur Riau

"Abdul Wahid meminta Jatah Preman senilai Rp7 miliar dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Dinas PUPR PKPP," kata Tanak.

Tanak menambahkan, bagi pejabat yang tidak menuruti perintah tersebut, akan diancam dengan pencopotan atau mutasi dari jabatannya. "Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah Jatah Preman," katanya.

Kasus ini bukan kejahatan tunggal. KPK turut menetapkan dua tersangka lain yang diduga berperan memuluskan aksi pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu M Arief Setiawan (Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau) dan Dani M Nursalam (Tenaga Ahli Gubernur). Penetapan ini mengindikasikan adanya jaringan terstruktur yang menjalankan praktik pemerasan dalam pemerintahan.

Kasus yang menjerat Abdul Wahid, yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), segera menjadi sorotan politik. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dan proses hukum dari KPK sebelum mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan pemecatan sebagai kader partai.

Sorotan juga datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang meski menghormati proses hukum, berharap kasus serupa tidak terulang dan mengingatkan seluruh pejabat publik untuk selalu mawas diri.

Tertangkapnya Abdul Wahid menorehkan sejarah buruk, menjadikannya Gubernur Riau keempat yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah: bahwa praktik 'Jatah Preman' dalam alokasi anggaran tidak akan ditoleransi di negeri ini.

Editor: Kastolani Marzuki