TOP 5, Anies Baswedan Kembali Perpanjang PSBB DKI Jakarta dan Indonesia Tidak Berangkatkan Haji 2020

JAKARTA, iNews.id – Pandemi Covid-19 yang belum reda hingga kini, berdampak pada pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta kembali diperpanjang. Meski begitu, mulai Juni ini Jakarta juga memasuki masa transisi menuju kehidupan yang aman dan produktif.

Perpanjangan PSBB di DKI Jakarta, menjadi perhatian masyarakat dan menempati posisi pertama iNews.id TOP 5. Keputusan perpanjangan itu didasari sejumlah data perkembangan penyebaran virus corona (Covid-19) di DKI.

Putin Nyatakan Rusia Siap Perang, Beranikah Eropa? Ini Analisisnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, saat ini merupakan fase transisi menuju kondisi aman dari Covid-19.Selama masa transisi ini, kata dia, aturan penerapan PSBB tidak ada berubah.

"Kita masih PSBB, tetapi transisi dari pembatasan sosial masif menuju kondisi aman sehat produktif," katanya.

Sementara posisi kedua, terkait permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penanganan Covid-19 fokus di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan karena penyebaran virus corona baru (Covid-19) masih tinggi. Dia meminta agar tingkat penyebaran Covid-19 di 3 lokasi tersebut bisa tekan lagi. Menurutnya, kerja sama yang baik semua pihak sangat diperlukan dalam penanganan virus tersebut termasuk dampaknya.

"Ratas pagi ini kita menekankan untuk menjadi perhatian kita semua, berkaitan dengan satu data. Seperti yang telah saya sampaikan pada Selasa lalu bahwa manajemen satu data ini sudah mulai diperbaiki, sehingga nantinya bisa melaporkan secara realtime," ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Kemudian informasi terkait keputusan pemerintah Indonesia yang tidak memberangkatkan jemaah haji 2020, menempati posisi ketiga TOP 5. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dalam konferensi pers di Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (2/6/2020).

Dia menuturkan, menjaga keselamatan jemaah di tengah wabah virus corona (Covid-19) menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji.

Di posisi keempat, terkait alokasi anggaran Program Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam hasil revisi Perpres Nomor 54 tahun 2020, pemerintah akan mengalokasikan anggaran program PEN sebesar Rp677,20 triliun.

"Saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama pembiayaan Covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres diidentifikasikan sebesar Rp677,20 triliun," ujar Sri Mulyani usai melakukan rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo secara virtual pada Rabu (3/6/2020).

Anggaran yang disedot dari APBN tersebut terdiri dari atas, pertama, dana di bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun termasuk di dalamnya belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran BPJS kesehatan nasional, pembiayaan Gugus Tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Kedua, dana perlindungan sosial yang menyangkut terkait Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan sosial (bansos) untuk Jabodetabek, bansos untuk non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi enam bulan, dan logistik sembako, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mencakup Rp203,9 triliun.

"Ketiga, dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan Rp10 miliar, serta belanja untuk penjaminan untuk kredit modal kerja darurat dan diberikan kepada UMKM di bawah pinjaman Rp10 miliar. Itu dukungan dalam APBN mencakup Rp123,46 triliun," ujarnya.

Kemudian di posisi kelima terkait reaksi China terhadap kerusuhan di Amerika Serikat. Media milik Pemerintah China akhir pekan ini membidik Pemerintah AS karena banyaknya kota di negeri Paman Sam dicekam aksi protes dan kerusuhan yang dipicu oleh kematian pria berkulit hitam, George Floyd.

Media itu lantas membandingkan kerusuhan di AS tersebut dengan gerakan prodemokrasi di Hong Kong. Beijing memang telah lama dibuat geram oleh kritik yang datang bertubi-tubi dari Barat, terutama Washington DC, atas penanganan protes prodemokrasi yang mengguncang Hong Kong tahun lalu.

Kini, ketika kerusuhan meletus di seluruh Amerika Serikat yang dipicu oleh masalah ketidaksetaraan rasial dan kebrutalan polisi terhadap Floyd, juru bicara Pemerintah China dan media resmi setempat melancarkan “serangan balik” terhadap pihak berwenang AS.

“Ketua DPR AS Nancy Pelosi pernah menyebut protes kekerasan di Hong Kong sebagai ‘pemandangan yang indah untuk dilihat’. Nah, politisi di AS sekarang dapat menikmati pemandangan ini dari jendela mereka sendiri,” kata Pemimpin Redaksi Global Times, Hu Xijin, Sabtu (30/5/2020). Global Times adalah tabloid nasionalis milik Partai Komunis China.

Video Editor: Ifaldi Musyadat
Cameraman: Indra Setya Budi

Editor: Tuty Ocktaviany