Draf itu juga menyatakan Amerika akan memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk mencapai koeksistensi damai, langkah yang jelas tidak disukai Israel. Sehari sebelum voting, para menteri sayap kanan Israel, termasuk Menteri Pertahanan Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, sepakat menolak pembentukan negara Palestina.
Ini Isi Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB soal Negara Palestina yang Bikin Israel Takut
Dalam kesempatan terpisah, Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk kenegaraan Palestina. “Telah berjuang selama bertahun-tahun melawan tekanan dari dalam maupun luar negeri untuk menolak negara Palestina. Sikap itu tak akan berubah,” ujarnya. Netanyahu juga menyatakan Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas dibubarkan.
Sikap keras Israel bertentangan dengan upaya Trump untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Timur Tengah, termasuk melalui Perjanjian Abraham dengan negara Arab dan Muslim. Trump yakin normalisasi hubungan Arab-Israel akan diikuti negara lain, meski Arab Saudi menegaskan berdirinya Palestina adalah syarat utama perdamaian. Pernyataan serupa juga disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.
Perang di Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga tercapainya gencatan senjata pada 10 Oktober lalu justru memperkuat dukungan internasional bagi pembentukan negara Palestina. Sepuluh negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Australia, mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 pada September, sehingga total 160 dari 193 negara anggota PBB kini mengakui Palestina.
Israel tampak yakin pemerintahan Trump akan selalu berpihak kepadanya, meski pengalaman periode pertama Trump menunjukkan hal berbeda, seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan penolakan rencana aneksasi Tepi Barat. Draf resolusi PBB soal pembentukan negara Palestina kini menjadi titik krusial dalam upaya perdamaian dan politik internasional di kawasan tersebut.
Editor: Komaruddin Bagja