462 Warga Sipil Myanmar Tewas Ditembak, Joe Biden: Keterlaluan

YANGON, iNews.id - Aparat keamanan Myanmar kembali menembak mati tiga demonstran di Kota Yangon, Senin (29/3/2021). Laporan kelompok Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), total 462 warga sipil tewas sejak kudeta 1 Februari lalu.

Seorang pria tewas ditembak di kepala dan beberapa lainnya luka-luka ketika aparat Myanmar melepaskan tembakan di satu sudut Yangon. Selain itu dua orang juga tewas di distrik lainnya di Yangon.

Baca Juga

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

"Mereka menembaki apa saja yang mereka jumpai di jalan, bahkan tim Palang Merah sekalipun. Tembakan itu masih berlangsung saat Saya berbicara sekarang," ujar saksi Thiha Soe dikutip dari Reuters, Senin (29/3/2021).

Baca Juga

Aparat Myanmar Bantai Lebih 100 Warga Sipil Sehari, Menlu AS: Ngeri, Ini Teror Militer!

Sebelumnya, 114 kematian warga sipil tercatat dalam sehari, Sabtu (27/3/2021) yang menjadi hari paling berdarah sejak militer menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi. Tindakan aparat justru membuat demonstran bertekad untuk melakukan unjuk rasa lebih besar menentang kembalinya kekuasaan militer.

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews mengatakan, tentara negara itu melakukan pembunuhan massal. Dia meminta dunia untuk mengisolasi junta militer Myanmar dan memblokir aksesnya ke pasokan senjata. 

Negara-negara lain termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman dan Uni Eropa (UE) kembali mengutuk kekerasan tersebut. "Ini mengerikan, benar-benar keterlaluan," kata Presiden AS Joe Biden kepada di Delaware.

Selain itu, sebanyak 3.000 penduduk desa Myanmar dilaporkan melarikan diri ke Thailand setelah jet militer membom wilayah pemukiman etnis minoritas tertua Myanmar, Persatuan Nasional Karen (KNU) dan menewaskan tiga warga sipil.  

"Tolong, biarlah ini menjadi masalah internal mereka (Myanmar). Kami tidak ingin ada eksodus, maupun evakuasi ke wilayah kami, tetapi kami juga tidak mengabaikan hak asasi manusia (HAM)," ujar Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha di Bangkok.

Editor: Kurnia Illahi