6 Partai Oposisi Thailand Bersatu, Pemerintahan Militer Terancam?

BANGKOK, iNews.id - Dua partai oposisi peraih suara terbanyak dalam pemilu Thailand, Partai Maju dan Phue Thai, sepakat membentuk koalisi. Keduanya mengalahkan partai-partai pro-militer dalam pemilu Minggu (14/5/2023).

Namun kedua partai tersebut masih harus menggandeng kelompok lain untuk bisa mendapat kursi yang cukup di parlemen untuk membentuk pemerintahan. Selain itu jalan mereka untuk bisa mengusulkan perdana menteri masih terjal. Mereka harus mendapat dukungan dari anggota Senat yang keanggotaannya ditunjuk junta militer.

Baca Juga

Gelar Demonstrasi Massal, Gen Z Siap Gulingkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos

Aturan untuk bisa membentuk pemerintahan dan perdana menteri di Thailand dipersulit sejak kudeta tahun 2014.

Pemimpin Partai Maju Pita Limjaroenrat mengatakan, selain Phue Thai, pihaknya menggandeng empat partai lainnya. Jika ditotal, suara aliansi tersebut bisa mencapai 309 kursi. Partai Maju mengajukan Limjaroenrat sebagai calon perdana menteri.

Namun aliansi masih membutuhkan banyak dukungan sehingga total kursi yang diperoleh menjadi 376, syarat yang dibutuhkan untuk memastikan Limjaroenrat menjadi perdana menteri.

Limjaroenrat memperingatkan Senat untuk tidak mencampuri pemilu yang berjalan demokratis dengan menggagalkan hasilnya. 

Sementara itu Pheu Thai, partai yang dikendalikan keluarga miliarder Shinawatra, menyatakan setuju dengan usulan Limjaroenrat untuk bersatu. Phue Thai berharap Limjaroenrat bisa menjadi perdana menteri.

Partai tersebut selalu memenangkan kursi terbanyak di setiap pemilu, termasuk dua di antaranya dengan keunggulan telak. Namun kali ini Phue Thai harus mengakui keunggulan Partai Maju yang berhasil meraup suara sangat banyak di Ibu Kota Bangkok.

"Pheu Thai tidak punya rencana membentuk pemerintahan lainnya," kata pemimpin partai, Chonlanan Srikaew.

Meskipun hasil pemilu menjadi pukulan telak bagi militer dan sekutu, aturan parlementer berada di pihak mereka. Senat tetap menjadi penentu siapa pemimpin mendatang termasuk pihak mana yang membentuk pemerintahan.

Editor: Anton Suhartono