7 Fakta Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing: Dari Alasan sampai Perlawanan
JAKARTA, iNews.id - Fakta-fakta pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing menarik disimak.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada Kamis (21/4/2025) mencabut hak istimewa Harvard untuk mengakses sistem pemerintah yang memungkinan mahasiswa asing melakukan pendaftaran. Namun pada Jumat, pengadilan distrik federa di Massachusetts membatalkan sementara keputusan pemerintah itu.
Harvard dituduh mendorong kekerasan dan antisemitisme,
berkoordinasi dengan Partai Komunis China, gagal menindak demonstrasi pro-Palestina yang dianggap antisemit oleh pemerintah.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan menerima mahasiswa asing adalah hak istimewa yang bisa dicabut, bukan hak yang dijamin.
Hakim Batalkan Keputusan Pemerintahan Trump Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing
Kampus Harvard menyebut keputusan tersebut melanggar Konstitusi AS dan hukum federal, bermotif politik balas dendam karena penolakan terhadap tuntutan pemerintah.
Harvard berkomitmen mempertahankan kehadiran mahasiswa internasional dari lebih dari 140 negara.
Bagaimana Bisa Pemerintah AS Tolak dan Usir Mahasiswa Asing dari Harvard?
Pada Jumat (23/5/2025, Harvard mengajukan petisi darurat ke Pengadilan Federal Boston untuk meminta agar larangan dibatalkan sementara.
Hakim Distrik Allison Burroughs membatalkan sementara kebijakan Trump dan menetapkan sidang lanjutan pada 27 dan 29 Mei 2025.
Dalam pengaduannya ke pengadilan, Harvard menyatakan sekitar 7.000 mahasiswa internasional menempuh pendidikan di kampus itu.
“Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard.”
Harvard mengalami pemotongan dana federal dan hibah penelitian sebanyak 3 kali, totalnya lebih dari 2,6 miliar dolar AS. Dana yang dipotong termasuk untuk riset teknologi, perubahan iklim, dan kesehatan.
Pemerintah Trump menuntut Harvard menghapus program keberagaman, menghentikan kursus studi ras dan gender,
menindak mahasiswa pro-Palestina.
Harvard menolak semua tuntutan dan mempertahankan komitmen pada pendidikan inklusif dan kebebasan akademik.
Presiden Harvard Alan Garber mengirim email ke alumni untuk Meminta dukungan moral dan dana. Dia juga meluncurkan dua inisiatif, yakni Presidential Priorities Fund dan Presidential Fund for Research.
Editor: Anton Suhartono