Alasan Amerika Jatuhkan Sanksi kepada Pemerintah Palestina, Bukan Israel

WASHINGTON, iNews.id - Keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) kembali memicu kontroversi global.

Di tengah gelombang kritik internasional terhadap Israel atas serangannya di Jalur Gaza, AS justru memilih menghukum pihak Palestina. Mengapa demikian?

Momen Horor Mesin Boeing Terlepas lalu Pesawat Kargo UPS Meledak, 14 Orang Tewas

Fokus pada Pelanggaran Komitmen Perdamaian

Dalam pernyataan resminya, AS menyebut sanksi dijatuhkan karena PLO dan PA melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kepatuhan Komitmen PLO tahun 1989 dan Undang-Undang Komitmen Perdamaian Timur Tengah (MEPCA) tahun 2002.

Rusia: Tak Ada Perdamaian di Timur Tengah jika Palestina Belum Merdeka

Kedua undang-undang tersebut mewajibkan pihak Palestina untuk mengakui hak hidup Israel, menolak kekerasan, serta tidak membawa konflik ke ranah hukum internasional.

AS menilai tindakan Palestina, seperti mendukung gugatan hukum terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), telah “menginternasionalkan konflik” dan merusak prospek perdamaian bilateral.

Ancam Israel, Inggris Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB

Sanksi Diterapkan, Visa Ditolak

Sanksi AS secara konkret berupa penolakan visa bagi anggota PLO dan pejabat PA, sesuai Pasal 604 (a)(1) MEPCA. Selain itu, AS juga menyampaikan laporan ke Kongres mengenai dugaan pelanggaran Palestina terhadap Resolusi PBB 242 dan 338, dua resolusi penting yang menjadi fondasi diplomasi Timur Tengah sejak Perang Enam Hari dan Perang Yom Kippur.

Namun, banyak pihak mempertanyakan mengapa sanksi semacam itu hanya ditujukan kepada Palestina, padahal serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 60.200 warga sipil.

Kritik atas Kebijakan Standar Ganda

Langkah ini dinilai bias oleh berbagai pengamat internasional, terutama karena dilakukan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung terhadap para pejabat tinggi Israel di ICC dan ICJ. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant bahkan telah menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC atas tuduhan kejahatan perang.

Namun, alih-alih menekan Israel yang menghadapi tuduhan genosida, AS justru menghukum Palestina dengan dalih “merusak perdamaian.”

Bagi banyak pihak, ini mencerminkan standar ganda dalam kebijakan luar negeri AS, yang mengabaikan akar kekerasan dan penderitaan warga Gaza, namun mengutamakan aspek legal-formal dari kesepakatan politik lama seperti Perjanjian Oslo.

Salah satu alasan utama sanksi ini adalah keberanian pihak Palestina membawa kasus pelanggaran HAM dan agresi militer Israel ke ranah internasional. AS melihat langkah tersebut bukan sebagai upaya mencari keadilan, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap komitmen damai yang menurut AS hanya bisa dicapai melalui negosiasi langsung, bukan lewat pengadilan internasional.

Editor: Anton Suhartono