AS dan Israel Berharap Negara Arab Lain Ikuti Langkah Uni Emirat Normalisasi Hubungan
YERUSALEM, iNews.id - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo serga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berharap negara-negara Arab lainnya mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA) yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan negara Yahudi.
Pernyataan itu disampaikan mereka dalam kunjungan Pompeo ke Israel untuk membahas tindak lanjut normalisasi hubungan dengan UEA.
Keduanya memuji kesepakatan damai yang ditengahi AS tersebut sebagai langkah besar menuju stabilitas di kawasan.
"Saya sangat berharap kita akan melihat negara-negara Arab lainnya bergabung dalam hal ini," kata Pompeo, dikutip dari AFP, Selasa (25/8/2020).
Bela Palestina, Maroko Tegas Menolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Sementara itu Netanyahu memuji perjanjian damai dengan UEA sebagai anugerah bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Dia juga menyebut perdamaian ini sebagai era baru dan bisa memicu negara Arab lain untuk bergabung,
“Saya berharap di masa depan kita akan mendapat kabar baik, mungkin dalam waktu dekat,” ucapnya.
AS Kirim 2 Pejabat Senior ke Timur Tengah Pascanormalisasi Hubungan Israel-UEA
Sebelum ini, hanya ada dua negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Mesir dan Yordania. Namun berbeda dengan kedua negara tersebut, Uni Emirat tak punya sejarah perang dengan Israel.
Di bawah kesepakatan normalisasi pada 13 Agustus lalu, Israel berjanji akan menunda rencana untuk mencaplok daerah pendudukan Tepi Barat, Palestina. Meski demikian, Netanyahu menegaskan pencaplokan sepertiga wilayah Tepi Barat yang juga didukung AS, masih tetap di meja alias tidak dibatalkan.
UEA Mesra dengan Israel, Indonesia Tetap Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina
Sementara itu Palestina mengecam langkah UEA dengan menyebutnya menikam dari belakang, sementara konflik dengan negara Yahudi belum terselesaikan.
Organisasi perlawanan Hamas yang menguasai Jalur Gaza menyebut kesepakatan UEA-Israel sebagai bentuk melanggengkan kejahatan dan pelanggaran terhadap warga Palestina.
Editor: Anton Suhartono