AS Masukkan 14 Perusahaan Teknologi China dalam Daftar Hitam Penindasan Muslim Uighur

WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan 14 perusahaan China ke daftar hitam atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Departemen Perdagangan AS menyatakan, perusahaan-perusahaan itu terlibat dalam kejahatan dan pelanggaran HAM terkait penindasan, penahanan massal, serta pemantauan menggunakan teknologi canggih yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya di Wilayah Otonomi Xinjiang.

Baca Juga

Uni Eropa Utangi Ukraina Rp1.763 Triliun, Batal Gunakan Aset Rusia yang Dibekukan

Perusahaan-perusahaan tersebut di antaranya China Academy of Electronics and Information Technology, Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology, Shenzhen Cobber Information Technology, Xinjiang Sailing Information Technology, Beijing Geling Shentong Information Technology, Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology, dan Chengdu Xiwu Security System Alliance.

Dengan masuknya 14 perusahaan tersebut, sejauh ini ada 34 entitas bisnis, termasuk beberapa dari Rusia dan Iran serta lima lainnya yang secara langsung mendukung program modernisasi militer China, masuk daftar hitam.

Baca Juga

China Klaim Populasi Muslim Uighur di Xinjiang Naik 16,2 Persen sejak 2010

"Departemen Perdagangan terus berkomitmen untuk mengambil tindakan kuat dan tegas, menargetkan entitas yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang atau yang menggunakan teknologi AS untuk mendorong upaya modernisasi militer China," kata Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, dikutip dari Reuters, Jumat (9/7/2021).

Daftar tersebut juga mencakup delapan entitas yang memfasilitasi ekspor barang-barang AS ke Iran serta enam entitas atas keterlibatan mereka dalam pengadaan komponen elektronik asal AS, kemungkinan sebagai kelanjutan dari program militer Rusia.

Baca Juga

Parlemen Selandia Baru Sebut Ada Pelanggaran HAM Berat terhadap Muslim Uighur

Sementara itu China berkali-kali membantah tuduhan genosida serta kerja paksa di Xinjiang. Kebijakan keras atas etnis minoritas ditujukan untuk membasmi separatis dan ekstremis agama yang merencanakan serangan dan menimbulkan ketegangan.

Baca Juga

Parlemen Inggris Sebut Ada Genosida terhadap Muslim Uighur, China: Kebohongan Tak Masuk Akal

"China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan dan menolak upaya AS untuk mencampuri urusan dalam negeri," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin.

Entitas yang dimasukkan dalam daftar hitam diharuskan meminta izin Departemen Perdagangan dan akan diawasi secara ketat untuk menerima barang dari pemasok AS.

Ini bukan pertama kali AS menargetkan perusahaan China terkait dengan tuduhan aktivitas pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang. Pada 2019, pemerintahan Donald Trump menambahkan beberapa perusahaan startup kecerdasan buatan top China ke daftar hitam atas perlakuannya terhadap minoritas muslim.

Departemen Perdagangan saat itu menargetkan 20 biro keamanan publik dan delapan perusahaan China.

Editor: Anton Suhartono