AS Resmi Cabut Sudan dari Daftar Negara Teroris, PM Hamdok: Kami Terbebas dari Blokade Global

KHARTOUM, iNews.id - Amerika Serikat resmi mencabut Sudan dari daftar negara sponsor terorisme terhitung sejak Senin (14/12/2020).

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pencabutan sanksi ini menghilangkan beban yang membebani ekonomi Sudan sejak 1993 dan membatasi kemampuannya. untuk menerima bantuan.

Baca Juga

Uni Eropa Utangi Ukraina Rp1.763 Triliun, Batal Gunakan Aset Rusia yang Dibekukan

Status baru ini menjadi pendorong bagi otoritas pemeritahan transisi yang mengambil alih kepemimpinan dari Presiden Omar Al Bashir tahun lalu untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

Presiden Donald Trump pada Oktober lalu mengatakan akan merehabilitasi Sudan. Setelah itu Kongres AS punya waktu 45 hari untuk meninjau pencabutan status negara sponsor terorisme.

Baca Juga

Sudan Normalisasi Hubungan dengan Israel, Palestina: Pengkhianatan Baru

"Pencapaian ini dimungkinkan oleh upaya pemerintah transisi yang dipimpin sipil Sudan untuk memetakan jalan baru dari warisan rezim Bashir serta untuk memenuhi syarat undang-undang dan kebijakan terkait pencabutan," kata Pompeo, dalam pernyataan, dikutip dari Reuters, Selasa (15/12/2020).

Sudan terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat selama berbulan-bulan dan bersedia membayar 335 juta dolar AS untuk para korban serangan Kedutaan besar AS di Afrika Timur pada 1998. Angka itu jauh lebih tinggi sebagaimana diputuskan pengadilan AS.

Baca Juga

Susul UEA dan Bahrain, Sudan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Namun, proses untuk melepaskan uang penyelesaian dan memulihkan kekebalan kedaulatan Sudan terhenti di Kongres.

Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok menyambut positif pencabutan status tersebut.

Baca Juga

Donald Trump Akan Hapus Sudan dari Daftar Negara Sponsor Terorisme, Ini Alasannya

"Kami dibebaskan dari blokade global akibat perilaku rezim yang telah digulingkan," kata Hamdok.

"Pencapaian ini berkontribusi pada reformasi ekonomi, menarik investasi dan pengiriman uang melalui jalur resmi, menciptakan peluang kerja baru bagi kaum muda, dan banyak hal positif lainnya," katanya, menambahkan.

Sudan juga berharap mendapatkan akses ke peralatan medis, energi, transportasi, pendidikan, dan infrastruktur.

Amerika Serikat pada 1993 memasukkan Sudan sebagai daftar negara teroris dan menuduh rezim Bashir menyembunyikan kelompok-kelompok militan, termasuk Al Qaeda, Hamas dan Hizbullah. Status itu memutus Sudan dari bantuan keuangan dan investasi serta dari sistem perbankan global.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan, AS akan membantu Sudan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pinjaman internasional dan merundingkan keringanan utang luar negeri 60 miliar dolar AS.

Editor: Anton Suhartono