Bangladesh Ancam India jika Tolak Ekstradisi Mantan PM Sheikh Hasina untuk Dihukum Mati

DHAKA, iNews.id - Ketegangan diplomatik antara Bangladesh dan India meningkat tajam setelah Dhaka mendesak New Delhi segera mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang telah divonis hukuman mati. 

Bangladesh secara terbuka memperingatkan bahwa India akan menghadapi konsekuensi serius jika terus memberikan perlindungan kepada mantan pemimpinnya itu.

Baca Juga

Sinyal Perang Dunia III Menguat, Jerman Berambisi Memiliki Militer Terkuat di Eropa

Hasina (78) dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan kejahatan internasional di Bangladesh pekan lalu. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penanganan keras demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada masa pemerintahannya, demonstrasi yang menurut data PBB menelan korban hingga 1.400 jiwa.

Pemerintah Bangladesh telah mengirim surat resmi kepada India pada Jumat, mendesak agar Hasina segera diserahkan. 

Baca Juga

Profil Sheikh Hasina, Mantan PM Bangladesh yang Dijatuhi Hukuman Mati

Touhid Hossain, pejabat senior Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bangladesh, menyebut langkah India mempertahankan Hasina sebagai tindakan yang “tidak bersahabat” sekaligus pelanggaran terhadap perjanjian ekstradisi kedua negara yang ditandatangani pada 2013.

Dhaka bahkan memperingatkan, penolakan India memulangkan Hasina adalah bentuk penghinaan terhadap sistem peradilan Bangladesh.

Baca Juga

Ini Daftar Kesalahan Mantan PM Bangladesh Hasina yang Membuatnya Dijatuhi Hukuman Mati

Dalam pernyataan resmi yang bernada keras, Kemlu Bangladesh menyebut tindakan India sebagai “parodi keadilan” bagi negara mana pun yang memberikan suaka kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hasina melarikan diri ke India setelah digulingkan melalui gerakan people power pada Agustus 2024. Selama 15 tahun menjabat perdana menteri, dia membangun jalinan erat dengan New Delhi, hubungan yang kini justru menjadi ujian berat bagi kedua negara.