Demo Terbesar, Ratusan Ribu Warga AS Tolak Kebijakan Trump dan Elon Musk

WASHINGTON, iNews.id - Demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan Presiden Donald Trump pecah di penjuru Amerika Serikat (AS), Sabtu (5/4/2025). Trump pada Rabu lalu mengumumkan tarif resiprokal terhadap banyak negara dengan besaran antara 10 hingga 50 persen, berlaku mulai 5 dan 9 April.

Dampak dari kebijakan itu menaikkan harga barang-barang impor di AS.

Baca Juga

Siapa yang Paling Sulit Dinego antara Xi Jinping dan Putin? Ini Jawaban Trump

Ratusan ribu warga AS di berbagai kota secara serentak turun ke jalan. Selain memprotes kebijakan Trump, massa juga menumpahkan kekesalan terhadap Elon Musk, penasihat senior Trump yang juga kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Musk dituduh sebagai biang kerok di balik nyelenehnya kebijakan Trump, termasuk pemecatan terhadap puluhan ribu pegawai kementerian dan badan federal dengan alasan efisiensi.

Penyelenggara unjuk rasa menyatakan demonstrasi nasional itu berlangsung di hampir 1.000 lokasi, termasuk kota-kota besar seperti Washington DC, New York, Boston, serta kota-kota lain.

Baca Juga

JK Nilai Kebijakan Tarif Trump Hanya Tekanan untuk Negosiasi

Demonstran membawa plakat berisi tulisan, "Fasisme Tidak Memiliki Tempat di Sini", "AS Tidak Punya Raja", dan "Jangan Ikut Campur dalam Demokrasi Kami".

Demonstran lain secara terang-terangan menargetkan Trump dan Musk dengan membawa plakat bertuliskan "Tidak ada yang Memilih Elon Musk" dan "Tidak ada Raja, Tidak ada Autokrat, Tidak ada Fasis, Tidak ada Muskrat."

Baca Juga

Trump Tak Peduli Dampak Perang Tarif: Kebijakan Saya Tak Akan Berubah, Ini Waktunya Jadi Kaya!

Demonstrasi tersebut digelar oleh gerakan 50501, merujuk pada tujuannya yakni 50 demonstrasi, 50 negara bagian, 1 gerakan".

"Jika kita tidak melawan sekarang, tidak akan ada yang tersisa untuk diselamatkan," demikian isi seruan kelompok 50501.

Selain masalah tarif, massa juga memprotes kebijakan pemerintahan Trump lainnya, termasuk soal jaminan sosial, Medicare, isu pendidikan, serta hubungan dengan negara-negara sekutu AS yang dirusak.

"Jangan ikut campur dalam urusan Ukraina, Sudan, Palestina, DRC, dan Haiti," bunyi tulisan pada spanduk.