Diprotes China dan Rusia, Dewan Keamanan PBB Batal Kutuk Kudeta Myanmar

NEW YORK, iNews.id - Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati pernyataan untuk mengutuk kudeta di Myanmar dalam pertemuan Selasa (9/3/2021). Namun anggota sepakat untuk menyerukan dihentikannya kekerasan oleh militer serta mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.

Anggota tetap dan tidak tetap DK PBB yakni China, Rusia, India, dan Vietnam mengusulkan agar draft yang diusulkan Inggris diubah, termasuk menghapus referensi kudeta serta ancaman untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.

Baca Juga

AS Klaim Rencana Iran Bunuh Duta Besar Israel di Meksiko Berhasil Digagalkan

Pernyataan itu disetujui oleh 15 anggota DK melalui konsensus.

"Setiap negara anggota memiliki peran untuk dimainkan secara individu maupun kolektif. Secara kolektif, kami selalu mencari suara dan tindakan yang kuat dari Dewan Keamanan," kata Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (10/3/2021).

Baca Juga

Viral, Biarawati Berlutut dan Memohon Aparat Myanmar Berhenti Tembaki Demonstran

Draf pernyataan DK menyerukan kepada militer untuk sepenuhnya menahan diri seraya menegaskan bahwa mereka mengikuti perkembangan situasi dengan cermat dan siap mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.

Selain itu, mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental, termasuk pembatasan personel medis, masyarakat sipil, dan pekerja media, serta seruan untuk segera membebaskan semua yang ditahan.

Baca Juga

Pemimpin Negara Bagian India Ini Janji Bantu Pengungsi Myanmar yang Lari dari Junta Militer

Bulan lalu DK mengeluarkan pernyataan yang menyuarakan keprihatinan atas pemberlakukan keadaan darurat oleh militer Myanmar serta menyerukan pembebasan semua tahanan. Namun DK tak bisa mengutuk karena ditentang Rusia dan China.

Baca Juga

Ternyata Tentara Myanmar Takut dengan Pakaian Dalam Perempuan

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Militer menuduh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan dalam pemilu pada November. Komisi pemilihan menepis ada kecurangan masif yang bisa memengaruhi hasil suara.

Baca Juga

Myanmar Kian Memprihatinkan, Dewan Keamanan PBB Diminta Menindak Junta Militer

Sejauh ini lebih dari 60 demonstran tewas dan sekitar 1.800 orang ditahan, termasuk jurnalis.

Seorang penyelidik hak asasi manusia independen PBB di Myanmar dan Human Rights Watch (HRW) mendesak DK untuk memberlakukan embargo senjata global serta sanksi ekonomi terhadap pemerintahan junta.

Namun para diplomat menegaskan sanksi tidak mungkin diwjudkan dalam waktu dekat karena akan ditentang oleh China dan Rusia selalu pemegang hak veto di DK.

Editor: Anton Suhartono