Disorot karena Gelar Rapat Jam 3 Pagi, PM Jepang Takaichi: Kerja, Kerja, Kerja!

TOKYO, iNews.id - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang dianggap semakin menegaskan budaya kerja ekstrem di Negeri Sakura.

Di tengah kritik publik karena memaksa staf rapat pukul 03.00 dini hari, Takaichi justru menegaskan pemerintahannya tengah mempertimbangkan penghapusan batas lembur 45 jam per bulan, langkah yang dinilai banyak pihak akan makin “menghalalkan” lembur tanpa batas.

Baca Juga

AS Ingin Jual 48 Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi, tapi Takut Teknologinya Direbut China

Komentar Takaichi, termasuk pengakuan hanya tidur 2 hingga 4 jam setiap malam, menjadi simbol dari gaya kepemimpinannya yang superintensif. 

“Saya tidur sekitar 2 jam sekarang, paling lama 4 jam. Saya merasa itu buruk untuk kulit saya,” ujarnya, dalam rapat komite legislatif parlemen, Kamis (13/11/2025). 

Baca Juga

Paksa Staf Ngantor Jam 3 Pagi, Ini Pembelaan PM Jepang Takaichi

Pernyataan itu disampaikan ketika dia ditanya tentang pentingnya mengurangi jam kerja panjang yang telah lama menjadi masalah serius di Jepang.

Tak Ada Lagi Istilah Work-Life Balance

Baca Juga

Jepang Heboh, PM Sanae Takaichi Paksa Staf Ngantor Jam 3 Pagi untuk Rapat

Pernyataan keras Takaichi bukan hal baru. Sebelum terpilih sebagai perdana menteri, politikus Partai Demokratik Liberal (LDP) itu bahkan terang-terangan menolak konsep keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.

“Bagi diri saya, saya akan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja!” ujarnya, sebuah slogan yang kini mulai terasa dampaknya dalam kebijakan pemerintahannya.

Sejak menjabat, Takaichi memang menjalani jadwal yang superpadat. Dia menghadiri berbagai agenda regional dan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, hingga Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Rencana penghapusan batas lembur memicu kekhawatiran Jepang akan kembali pada budaya kerja ekstrem yang sebelumnya berusaha mereka tinggalkan. Kritikus menilai langkah ini kontraproduktif dan berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pekerja.