Dokumen yang Bocor Ungkap Tindakan Tanpa Belas Kasihan China Terhadap Muslim Uighur

WASHINGTON, iNews.id - Dokumen pemerintah China yang bocor memberi pencerahan baru terkait tindakan keras pasukan keamanan terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Dalam laporan yang bocor itu, seperti diungkap The New York Times, Presiden Xi Jinping memerintahkan para pejabat bertindak tanpa belas kasihan terhadap separatisme dan ekstremisme.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para ahli mengatakan, lebih dari satu juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya dikumpulkan dalam jaringan kamp-kamp interniran di wilayah paling barat Xinjiang.

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Sebanyak 403 halaman makalah internal yang diperoleh Times memberi informasi yang belum pernah diketahui sebelumnya soal penindasan kontroversial Partai Komunis yang sangat tertutup, yang mendapat kecaman internasional yang meningkat, terutama dari Amerika Serikat (AS).

Menurut Times, dokumen-dokumen itu termasuk pidato yang sebelumnya tidak dipublikasikan oleh Xi; serta arahan dan laporan tentang pengawasan dan pengendalian populasi Uighur.

Baca Juga

Kisah Tahanan Muslim Xinjiang, Dipaksa Makan Babi dan Dilarang Salat

Laporan bocor itu juga menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan di dalam partai tentang tindakan keras tersebut.

Dokumen-dokumen itu dibocorkan oleh anggota yang tak disebutkan namanya yang terkait dengan politik Tiongkok. Dia menyatakan harapan agar pengungkapan dokumen itu bisa mencegah pemimpin China, termasuk Xi, lolos dari kesalahan karena penahanan massal.

Baca Juga

China: 13.000 'Teroris' Ditangkap di Xinjiang

Dalam pidato 2014 kepada para pejabat yang dibuat setelah gerilyawan minoritas Uighur menewaskan 31 orang di sebuah stasiun kereta di barat daya China, Xi menyerukan perjuangan melawan terorisme, infiltrasi, dan separatisme habis-habisan menggunakan organ kediktatoran.

"Dan menunjukkan sama sekali tidak ada belas kasihan," menurut harian itu, seperti dikutip AFP, Senin (18/11/2019).

Baca Juga

Kisah Wanita Muslim Uighur 'Disiksa' di Kamp Pelatihan Paksa Xinjiang

Kamp-kamp interniran berkembang pesat setelah pengangkatan ketua partai baru di Xinjiang, Chen Quanguo, pada 2016.

Chen, menurut Times, membagikan pidato Xi untuk membenarkan tindakan keras dan mendesak para pejabat mengumpulkan semua warga yang harus ditangkap.

Baca Juga

1 Juta Orang China Pindah ke Rumah Muslim Uighur untuk Jadi Mata-Mata

Terkenal dalam partai karena menangani kelompok-kelompok minoritas, Chen sebelumnya memimpin kebijakan tangan besi yang bertujuan menghancurkan perbedaan pendapat di Tibet.

Tumpukan dokumen yang bocor itu juga termasuk panduan menjawab pertanyaan dari siswa yang pulang ke Xinjiang untuk mencari keluarga mereka yang hilang atau ditahan di kamp.

Pejabat diinstruksikan untuk mengatakan bahwa anggota keluarga siswa-siswa itu terinfeksi dengan "virus" pemikiran ekstremis dan perlu dirawat sebelum "penyakit kecil" itu menjadi serius.

Kementerian luar negeri China dan pemerintah regional Xinjiang belum menanggapi informasi ini.

Dokumen-dokumen itu juga menjelaskan hukuman partai terhadap seorang pejabat, Wang Yongzhi, yang diselidiki dari 2017 hingga 2018 karena tidak mematuhi perintah partai.

Atas inisiatifnya sendiri, Wang melepaskan lebih dari 7.000 orang dari kamp-kamp di Xinjiang.

"Dia khawatir bahwa mengumpulkan begitu banyak orang dengan sadar akan memicu konflik dan memperdalam kebencian," isi pengakuan Wang yang bocor ke Times.

China, setelah awalnya menyangkal, mengklaim kamp-kamp itu sebagai sekolah kejuruan yang bertujuan meredam ekstremisme dan kekerasan Islamis melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Namun kelompok-kelompok hak asasi manusia dan media asing, termasuk AFP, melaporkan bahwa dokumen-dokumen resmi dan gambar-gambar satelit menunjukkan fasilitas-fasilitas tersebut dilengkapi dan dijalankan seperti penjara.

"Kebocoran dokumen itu mengukuhkan dalam warna hitam dan putih, dengan kata-kata partai sendiri, pemusnahan massal di luar hukum secara sadar dan sistematis terhadap Muslim di Xinjiang," kata James Leibold, seorang pakar hubungan etnis di China dan seorang profesor di Universitas La Trobe di Melbourne.

"Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa ada perlawanan dengan para pejabat lokal yang tidak setuju dengan kebijakan yang menghadapi hukuman atau dibersihkan," ujar Leibold, kepada AFP.

Selain itu, menurut dia, fakta bahwa dokumen-dokumen itu bocor menjadi indikator signifikan bahwa ada banyak di dalam partai yang berpikir hal tersebut adalah kebijakan yang tidak bijaksana.

"Dan (orang dalam partai) ingin meminta pertanggungjawaban Xi Jinping dan Chen Quanguo."

Editor: Nathania Riris Michico