DPR Filipina Buru-Buru Makzulkan Wapres Sara Duterte Sebelum Akhir 2026

MANILA, iNews.id - Upaya pemakzulan Wakil Presiden FilipinaSara Duterte masih bergulir. Jaksa penuntut Filipina fokus pada satu tuduhan yakni korupsi. Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu memiliki kekayaan yang tak dapat dijelaskan asal muasalnya.

Tiga tuduhan lain terhadap Sara dicabut guna mengejar target menyelesaikan persidangan pada akhir 2026, sebelum perhatian beralih ke Pilpres Filipina 2028.

Baca Juga

Ini Alasan Pengadilan Filipina Perintahkan Tangkap Wapres Sara Duterte

Tuduhan lain di antaranya, ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr, Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR.

“Kami sepenuhnya fokus (pada tuduhan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan)," kata Gerville Luistro, ketua tim penuntut di DPR Filipina untuk kasus Sara.

Baca Juga

Pengadilan Filipina Perintahkan Tangkap Wapres Sara Duterte

Menurut Luistro, tuduhan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan didasarkan pada bukti dokumenter, termasuk pernyataan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih Sara, laporan keuangan perusahaan, catatan pajak dan properti, registrasi senjata api, serta laporan transaksi keuangan.

Dia mengatakan Sara sendiri yang menyiapkan, menandatangani, dan mengajukan deklarasi aset tersebut.

Baca Juga

Wapres Filipina Sara Duterte Dituntut atas Tuduhan Mengancam Bunuh Presiden Marcos Jr

Luistro melanjutkan, beberapa dakwaan tambahan akan memberi tim pengacara Sara banyak waktu untuk mempeesoalkan masalah itu sehingga mendorong persidangan hingga 2027.

“Ini harus berakhir pada 2026,” ujarnya.

Namun, para pengamat mengatakan strategi memburu hanya satu tuduhan terhadap Sara berisiko tinggi.

Jaksa berburu dengan waktu untuk memproses kasus Sara karena dia akan maju dalam Pilpres Filipina 2028. Jika terbukti bersalah, Sara kehilangan hak politiknya untuk maju dalam pencalonan, selain kehilangan jabatan publik, termasuk wakil presiden.

Marcos Jr tak bisa maju lagi dalam pilpres karena aturan di Filipina hanya membolehkan presiden menjabat satu periode untuk masa jabatan 6 tahun.

Sara berkali-kali membantah melakukan kesalahan seraya menyebut proses tersebut bermotif politik.

Editor: Anton Suhartono