Hamas Rela Lepaskan Gaza demi Rekonsiliasi Nasional Palestina

GAZA, iNews.id - Kelompok perlawanan Palestina Hamas menunjukkan langkah besar menuju rekonsiliasi nasional dengan menyetujui pembentukan pemerintahan sementara beranggotakan para teknokrat independen untuk mengelola Jalur Gaza.

Keputusan ini dianggap sebagai sinyal kesediaan Hamas melepas kendali politik dan administratif wilayah yang selama hampir dua dekade berada di bawah kekuasaannya.

Baca Juga

Siapa Sharif Osman Hadi? Pemimpin Demonstrasi Bangladesh yang Meninggal di Singapura

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan faksi-faksi Palestina di Kairo, Mesir, Jumat (24/10/2025), yang juga dihadiri perwakilan Fatah serta kelompok-kelompok perlawanan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, para peserta sepakat memberikan mandat kepada tim teknokrat lokal untuk mengatur kehidupan warga Gaza pascaperang, bekerja sama dengan negara-negara Arab dan organisasi internasional.

“Para peserta pertemuan sepakat untuk mengalihkan pemerintahan Jalur Gaza kepada komisi sementara yang terdiri atas para teknokrat lokal,” bunyi pernyataan resmi Hamas seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (25/10/2025).

Baca Juga

Disemprot Trump, Netanyahu Setop Pembahasan RUU Caplok Tepi Barat dari Palestina

Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata menuju rekonsiliasi nasional Palestina, yang selama bertahun-tahun terhambat akibat perpecahan politik antara Hamas dan Fatah.

Pemerintahan teknokrat diharapkan menjadi jembatan menuju pembentukan otoritas bersama yang dapat mempersiapkan pemilu nasional dan mengonsolidasikan pemerintahan Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Baca Juga

Israel Akan Caplok Tepi Barat dari Palestina, Wapres AS JD Vance: Sangat Bodoh!

Selain itu, faksi-faksi Palestina juga menyepakati pembentukan komite internasional untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang panjang dengan Israel. Mereka turut menekankan pentingnya penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk memantau gencatan senjata dan mencegah pelanggaran oleh Israel.

Baca Juga

Israel Siksa dan Bunuh Tahanan Secara Keji, Palestina: Kejahatan Perang!

Berdasarkan rencana perdamaian tahap awal yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Hamas telah memenuhi sebagian kesepakatan, termasuk membebaskan 20 sandera hidup dan 28 jenazah Israel. Sebagai imbalannya, Israel seharusnya membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina dan menarik pasukan ke garis kuning, namun dua poin ini masih dilanggar oleh militer Zionis.

Langkah kompromistis Hamas ini menjadi sinyal kuat bahwa perlawanan Palestina kini mulai mengedepankan persatuan politik ketimbang dominasi kelompok. Bagi banyak pihak di dunia Arab, keputusan tersebut membuka peluang baru menuju pemerintahan Palestina yang bersatu dan lebih inklusif, sebuah fondasi penting menuju perdamaian jangka panjang.

Editor: Anton Suhartono