Indonesia Akan Berkontribusi Selesaikan Konflik Myanmar

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia akan terus berupaya dan berkontribusi penyelesaian konflik politik di Myanmar, terkait kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, kata dia, harus menjadi prioritas utama.

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

“Sejak awal, Indonesia secara konsisten terus menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi,” kata Retno, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Dia menilai, upaya mengamankan keberlanjutan transisi menuju demokrasi di Myanmar perlu terus dikedepankan.

Militer Myanmar Tepis Kudeta, Janji Serahkan Kekuasaan ke Pemenang Pemilu Berikutnya

“Mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini,” ujarnya.

Guna merespons perkembangan situasi di Myanmar, Retno telah berkomunikasi dengan para menlu ASEAN serta India, Australia, Jepang, Inggris, dan Utusan Khusus Sekjen PBB.

Singapura Tolak Jatuhkan Sanksi untuk Myanmar terkait Kudeta Militer, Ini Alasannya

Dia juga akan berkomunikasi dengan Menlu Amerika Serikat dan China untuk membahas isu yang sama.

Militer Myanmar menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Mereka juga menangkap Presiden Win Myint serta para pejabat dan pemimpin politik lainnya, terkait tuduhan kecurangan dalam pemilu pada November 2020.

Komisi pemilihan umum Myanmar (UEC) menepis adanya kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan partai oposisi maupun militer. Partai Suu Kyi, NLD, memenangkan pemilu pada November 2020 dengan merebut 346 kursi, lebih dari 50 persen dari jumlah total kursi parlemen.

Setelah itu militer menerapkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin sementara sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu berikutnya.

Namun dalam konferensi pers pertama, Selasa, militer Myanmar menepis telah melakukan kudeta.

Juru bicara pemerintah Zaw Min Tun mengatakan, militer terpaksa merebut kepemimpinan negara karena adanya kecurangan pemilu. Desakan militer agar pemerintahan Suu Kyi menyelidiki kecurangan pemilu tak diindahkan.

Min Tun melanjutkan, pemerintahan militer segera menyerahkan kepemimpinan Myanmar kepada pemenang pemilu selanjutnya.

"Tujuan kami adalah mengadakan pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," kata Min Tun.

Militer belum memberikan kepastian waktu kapan pemilu akan digelar.

Editor: Anton Suhartono