Singapura Tolak Jatuhkan Sanksi untuk Myanmar terkait Kudeta Militer, Ini Alasannya
SINGAPURA, iNews.id - Singapura tak akan menerapkan sanksi untuk Myanmar terkait kudeta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menjelaskan kepada parlemen, Selasa (16/2/2021), pemberlakuan sanksi hanya akan menambah penderitaan bagi warga Myanmar.
Dia tak mendukung pemberlakuan sanksi yang luas dan disamaratakan terhadap semua komponen sehingga akan berdampak lebih buruk terhadap kondisi warganya.
Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Myanmar serta sama-sama anggota ASEAN.
Tak lama setelah kudeta terjadi, Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar serta mendesak semua pihak menahan diri serta mengedepankan penyelesaian damai.