Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Ini Tugasnya

Nathania Riris Michico ยท Kamis, 03 Januari 2019 - 08:40 WIB
Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Ini Tugasnya

Duta Besar Dian Triansyah Djani menancapkan bendera merah-putih di markas besar PBB. (Foto: doc. PTRI New York)

NEW YORK, iNews.id - Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terpilihnya Indonesia disebut sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia.

Peresmian keanggotaan Indonesia diselenggarakan dengan memancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New York pada Rabu (2/1/2019).

Indonesia akan menjalani peran sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

“Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia," kata Wakil Tetap RI di PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani, usai menancapkan bendera merah-putih di markas besar PBB.'

Selain Indonesia, ada empat negara anggota PBB lainnya yang juga memulai keanggotaan DK PBB di periode yang sama. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman.

Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Apa yang ingin diraih Indonesia?

Pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Reaksi Menlu RI, Retno Marsudi saat Indonesia ditetapkan sebagai Anggota DK PBB, 8 Juni 2018. (Foto: AP)

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB.

Pada Juni 2018, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan terdapat empat fokus Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan," ungkapnya.

Indonesia, disebut Retno, juga akan meningkatkan kekompakan antara organisasi-organisasi di kawasan dengan PBB, mendorong pendekatan global-komprehensif untuk memerangi terorisme dan radikalisme, serta menggiatkan pembangunan berkelanjutan.

Kala itu Retno juga menegaskan isu Palestina akan tetap menjadi perhatian Indonesia, selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Untuk melaksanakan berbagai perannya, sejak 1 Januari 2019, Dubes Dian Triansyah Djani diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massa dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267.

Di samping itu, Indonesia juga akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Indonesia Menjadi Presiden DK PBB

Berdasarkan situs PBB, www.un.org, Indonesia juga akan menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019.

“Jabatan presiden DK dipegang oleh masing-masing anggota secara bergantian, selama satu bulan, dengan urutan berdasarkan alfabet nama negara,” tulis keterangan di situs tersebut.

DK PBB memiliki lima anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Russia) dan 10 anggota yang dipilih majelis untuk masa jabatan dua tahun.

Lima negara dipilih sebagai anggota tidak tetap setiap tahun.

Editor : Nathania Riris Michico