Indonesia Usulkan Proposal Damai Akhiri Perang, Begini Tanggapan Ukraina

MOSKOW, iNews.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina mengomentari proposal perdamaian yang diusulkan Indonesia dalam forum IISS Dialog Shangri-La ke-20 di Singapura, Sabtu (3/6/2023). Ukraina menyoroti soal usulan referendum dan pembentukan zona demiliterisasi.

Meski demikian, Kemlu Ukraina menyatakan rasa penghargaan atas upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik dengan Rusia.

Baca Juga

AS Pertimbangkan Permintaan Arab Saudi Beli 48 Jet Tempur Siluman F-35

“Kami menghargai perhatian Indonesia terhadap pemulihan perdamaian di Ukraina, tapi tidak ada wilayah yang diperebutkan oleh Ukraina dan Rusia yang mengharuskan diadakannya referendum,” kata Juru Bicara Kemlu Ukraina, Oleg Nikolenko, dikutip dari Sputnik, Minggu (4/6/2023).

Selain itu Nikolenko juga menolak usulan gencatan senjata dan pembentukan zona demiliterisasi antara Rusia dan Ukraina, meskipun diawasi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Baca Juga

Sikap Tegas Prabowo soal Rusia-Ukraina, Minta Negara Lain Ikut Cari Resolusi Perdamaian

Sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto memaparkan lima usulan perdamaian Indonesia di forum pertahanan Asia ke-20 tersebut.

Pertama, gencatan senjata atau penghentian permusuhan di wilayah yang saat ini terlibat konflik. 

Baca Juga

Ukraina Siap Lancarkan Serangan Besar-besaran Usir Rusia, Zelensky: Kami Yakin Berhasil!

Kedua, pembentukan zona demiliterisasi di mana kedua pihak mundur sejauh 15 km dari posisi terdepan masing-masing. 

Ketiga, pembentukan pasukan pemantau dan penjaga perdamaian oleh PBB. Pasukan diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara. 

Baca Juga

Ini Usulan Indonesia untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Salah Satunya Zona Demiliterisasi

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB, terdiri atas kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB mengorganisasi dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.