Inilah 10 Negara yang Pernah Mengganti Nama Beserta Alasannya
JAKARTA, iNews.id - Ada sejumlah negara yang pernah mengganti nama karena alasan tertentu. Seringkali, pergantian nama itu dilakukan karena motif politik atau nasionalistik.
Misalnya, tujuannya bisa untuk menghapuskan jejak pemerintahan kolonial atau mencerminkan ideologi yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
Berikut adalah 10 negara yang pernah mengganti nama karena alasan tertentu, seperti dirangkum dari berbagai sumber.
Sebelumnya dikenal sebagai Persia, negara Iran mengubah namanya menjadi Iran pada tahun 1935. Perubahan ini tidak disambut dengan penuh dukungan dari semua pihak.
Rekomendasi untuk mengubah nama tersebut diberikan oleh utusan resmi Iran untuk Jerman pada masa itu, yang berada dalam pengaruh rezim Nazi. Saat itu, Jerman sedang dalam suasana demam rasial dan menjalin hubungan dekat dengan bangsa-bangsa "Arya".
Selanjutnya, negara yang dulunya bernama Siam, berubah menjadi Thailand pada tahun 1939 atas perintah raja, yang berarti "negara orang-orang merdeka".
Belanda, yang juga dikenal sebagai Holland, mengganti namanya secara resmi menjadi Netherlands pada Januari 2022.
Pergantian nama ini bertujuan untuk mempromosikan citra negara sebagai tempat terbuka, inovatif, dan inklusif. Belanda juga menjadi tujuan wisata yang populer bagi banyak wisatawan asing karena keindahan dan pesonanya.
Negara ini memiliki banyak bangunan bersejarah dan sebelumnya dikenal sebagai Turki.
Namun, pada 1 Juni 2022, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa nama negara yang diakui secara internasional akan diubah menjadi Turkiye.
Perubahan ini disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan permintaan dari pemerintah Turki.
Pada bulan September 1922, Transyordania diakui sebagai entitas negara dan tetap berada di bawah mandat Inggris hingga tahun 1946, ketika akhirnya mencapai kemerdekaannya.
Pada bulan Mei 1946, wilayah tersebut diberi nama Kerajaan Hashemite Transyordania setelah Perjanjian London disahkan. Kemudian, pada tahun 1949, namanya diubah menjadi Kerajaan Hashemite Yordania.
Yordania diberi nama Kerajaan Hashemite karena penguasaannya dilakukan oleh dinasti Hashemite. Istilah Hashemite saat ini digunakan di Yordania untuk merujuk pada keluarga kerajaan yang berkuasa di negara tersebut.
Sri Lanka telah dikenal dengan beberapa nama sepanjang sejarahnya. Di bawah pemerintahan Inggris, negara ini dikenal sebagai Ceylon dari tahun 1815 hingga 1948.
Istilah "Ceylon" merupakan hasil transliterasi dari Ceilao, yang merupakan nama negara tersebut saat diperintah oleh Portugis sebagai penguasa kolonial pertamanya.
Nama "Sri Lanka" diperkenalkan selama perjuangan menuju kemerdekaan di awal abad ke-20.
Secara resmi, negara ini mengadopsi nama Republik Sri Lanka pada tahun 1972, dan kemudian berubah nama menjadi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka pada tahun 1978.
Kekaisaran Ethiopia, yang sering dikenal sebagai Abyssinia, meliputi wilayah utara dari wilayah Ethiopia yang ada sekarang. Pendirian dinasti Solomon oleh Abyssinia pada tahun 1270 menyebabkan seluruh negara diberi nama Abyssinia.
Abyssinia berkuasa tanpa gangguan hingga abad ke-20, memerintah mayoritas wilayah Ethiopia. Selama Perang Dunia II, nama Abyssinia diubah menjadi Ethiopia oleh Raja Hailesilasie X.
Catatan sejarah mencatat beberapa perubahan nama untuk negara Kamboja. Pada tahun 1953, negara ini dikenal sebagai Kerajaan Kamboja. Kemudian, antara tahun 1970 hingga 1975, namanya berubah menjadi Republik Khmer.
Namun, akhirnya nama Kamboja diadopsi dan dipertahankan hingga saat ini tanpa mengalami perubahan lagi. Orang Barat menggunakan istilah "Kamboja" sebagai pengucapan untuk "Kampuceha" sendiri.
Nama Myanmar dan Burma sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada negara yang sama. Pada tahun 1989, junta militer mengganti nama dari Burma menjadi Myanmar, dan negara ini kemudian menjadi Republik Persatuan Myanmar.
Perubahan ini menuai kontroversi karena dilakukan oleh penguasa militer yang tidak dipilih, dan beberapa negara seperti Perancis, Jepang, dan PBB mengakui perubahan tersebut.
Namun, Amerika Serikat dan Inggris tidak mengakui rezim militer yang melakukan perubahan nama tersebut setelah kekerasan menekan pemberontakan rakyat.