Israel Makin Terpojok soal Pembentukan Negara Palestina

TEL AVIV, iNews.id - Israel tampaknya semakin terpojok dengan tuntutan pendirian negara Palestina sebagaimana disuarakan negara Barat dan Arab. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sampai mengeluarkan sikap resmi menolak pengakuan sepihak atas berdirinya negara Palestina. 

Sikap itu diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin Netanyahu, Minggu (18/2/2024). Dia mengatakan pengakuan negara Palestina harus melalui negosiasi langsung yang melibatkan Israel. 

Baca Juga

Trump Perintahkan AS Uji Senjata Nuklir, Rusia Janji Bertindak Serupa

Sikap Israel ini dikeluarkan di tengah rencana negara-negara Barat dan Arab untuk membentuk negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya serta berpegangan pada peta wilayah tahun 1967.

Netanyahu menggelar pemungutan suara di kabinet yang hasilnya dengan bulat menyetujui sikap menolak pembentukan negara Palestina secara sepihak. Menurut Netanyahu, sikap pemerintahannya dibuat sebagai respons atas pembicaraan di kalangan komunitas internasional baru-baru ini mengenai upaya memaksakan kemerdekaan Palestina yang mungkin tanpa melibatkan Israel.

Baca Juga

Netanyahu Ngotot Tolak Negara Palestina

Sementara itu Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, Israel menolak seruan internasional mengenai perjanjian permanen dengan Palestina. 

"Sebuah perjanjian, jika tercapai, hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua pihak, tanpa prasyarat," bunyi pernyataan.

Baca Juga

Negara-Negara G7 Dukung Berdirinya Negara Palestina, tapi Tak Akui Hamas

Disebutkan, pengakuan sepihak atas negara Palestina seperti memberikan hadiah sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap atas serangan 7 Oktober.

Kantor PM juga menuduh serangan Hamas pada 7 Oktober yang membuat pembicaraan damai menjadi terganggu.

Pembicaraan untuk mencapai solusi dua negara, yakni negara Palestina yang meliputi Tepi Barat dan Gaza, berdampingan bersama Israel, terhenti sejak 2014.

Pernyataan kantor PM itu bertolak belakang dengan pembangkangan yang dilakukan Israel selama kepemimpinan Netanyahu yakni terus memperluas permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat. Komunitas internasional menegaskan permukiman itu ilegal, namun justru mendapat perlindungan dari pemerintah.

Editor: Anton Suhartono