Israel Marah Setelah Airbnb Larang Penyewaan Akomodasi di Tepi Barat

YERUSALEM, iNews.id - Israel mengutuk "keputusan memalukan" Airbnb yang menarik daftar huniannya dari perumahan di permukiman di daerah pendudukan Tepi Barat.

Menteri pariwisata mengatakan, Pemerintah Israel akan mendukung tuntutan hukum yang diajukan pemukim terhadap perusahaan Amerika Serikat (AS) itu.

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

Airbnb menyatakan keputusan diambil karena permukiman itu merupakan inti dari konflik Israel-Palestina.

Langkah yang melibatkan 200 properti tersebut dipuji Palestina dan para pendukungnya.

Permukiman Yahudi di wilayah yang diduduki Israel lewat perang Timur Tengah 1967 tersebut dipandang melanggar hukum internasional, meskipun Israel menyatakan tidak setuju dengan pendapat ini.

Human Rights Watch (HRW) menyatakan, keputusan Airbnb ini adalah langkah positif dan mereka mendesak perusahaan pariwisata lain, seperti Booking.com, untuk melakukan hal serupa.

"Warga Israel dan asing dapat saja menyewa properti di daerah pemukiman, tetapi pemegang kartu identitas Palestina dilarang, di mana pemilik Airbnb tidak memiliki pilihan selain mendiskriminasi tamu berdasarkan kewarganegaraan atau asal suku," demikian pernyataan HRW, yang bermarkas di New York, seperti dilaporkan BBC, Rabu (21/11/2018).

Di masa lalu, Airbnb dikecam pejabat Palestina dan pegiat HAM karena mengizinkan iklan rumah untuk disewa di permukiman Israel.

Meskipun demikian, para pemimpin dan organisasi Israel mengecam langkah itu.

Dewan Yesah, yang mewakili para pemukim Israel, menuduh Airbnb menjadi wadah politik.

"Keputusan itu adalah hasil perasaan anti-Yahudi dan penyerahan diri kepada terorisme, atau kedua-duanya," kata Dewan Yesah.

Dan Simon Wiesenthal Center, organisasi HAM Yahudi yang bermarkas di AS, mendesak masyarakat Yahudi dunia untuk memboikot Airbnb karena keputusan ini.

Masalah pemukiman ini merupakan salah satu persoalan sensitif dalam pertikaian Israel-Palestina.

Lebih dari 600.000 warga Yahudi tinggal di 140 permukiman yang didirikan setelah pendudukan Israel pada 1967 terhadap Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Warga Palestina memandang hal ini adalah hambatan besar bagi terciptanya perdamaian dan menghambat berdirinya negara Palestina di wilayah yang mereka duduki.

Israel menyatakan perdebatan ini adalah alasan untuk menghindari perundingan perdamaian secara langsung, dan nasib permukiman seharusnya dirundingkan sesuai dengan perjanjian perdamaian yang ditandatangani dengan pihak Palestina pada 1993.

Editor: Nathania Riris Michico