Jika Tak Segera Reformasi, Lebanon Dianggap Hilang oleh Komunitas Internasional

BEIRUT, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Yves Le Drian, mendesak Lebanon segera membentuk pemerintahan baru untuk menjalankan agenda reformasi. Jika tidak, Lebanon akan dianggap tidak ada.

Pemerintahan Lebanon bubar setelah sejumlah beberapa menteri dan Perdana Menteri, Hassan Diab, mengundurkan diri setelah ledakan besar mengguncang Beirut--ibu kota Lebanon--pada awal Agustus ini.

Baca Juga

Siapa Yasser Abu Shabab? Mantan Napi di Penjara Hamas yang Jadi Pemimpin Popular Forces Pro-Israel

Ledakan yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai setidaknya 5.000 orang diklaim sebagai salah satu indikasi ketidakmampuan para pejabat negara dan juga politikus korup mengendalikan jalannya pemerintahan.

Terlebih, insiden tersebut terjadi di tengah krisis ekonomi dan energi yang melanda negara Teluk itu sejak awal 2020. Prancis yang selama dua tahun terakhir membujuk Lebanon melakukan reformasi menyarankan segera dibentuk pemerintahan baru.

Baca Juga

Anggota Hizbullah Divonis Bersalah atas Pembunuhan Mantan PM Lebanon Rafiq Hariri

Jika situasinya tidak berubah ke arah perbaikan dalam waktu dekat dikhawatirkan Lebanon tidak akan masuk dalam daftar bantuan pemulihan ekonomi dari komunitas internasional.

"Komunitas internasional tidak mau menandatangani cek kosong jika mereka (otoritas Lebanon) tidak menerapkan reformasi. Mereka harus melakukannya dengan cepat, karena risiko hari ini adalah hilangnya Lebanon," kata Menlu Le Drian dikutip dari Reuters, Kamis (27/8/2020).

Baca Juga

Presiden Lebanon Sebut Mustahil Ledakan di Beirut akibat Senjata Hizbullah

Prancis menjadi negara pertama yang menawarkan bantuan pemulihan ekonomi pascaledakan besar di Beirut. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung bertolak ke Beirut sehari setelah insiden terjadi.

Macron ingin memastikan bantuan Prancis tidak akan jatuh ke tangan politisi korup Lebanon. Sayangnya, kemajuan pemulihan dalam negeri Lebanon berjalan lambat dan beberapa diplomat semakin frustasi atas situasi tersebut. Macron rencananya akan kembali ke Beirut pada 1 September mendatang.

"Ini menjadi tanggung jawab otoritas Lebanon. Mereka terlatih dan kompeten, tetapi mereka telah membuat konsensus di antara mereka sendiri untuk tidak bertindak," lanjut Le Drian.

Editor: Arif Budiwinarto