Kacau! Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur usai Sebar Dokumen Resmi dari Email Pribadi
LONDON, iNews.id – Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022). Dia mundur lantaran membagikan dokumen resmi dari surel alias email pribadinya.
Pengunduran diri Braverman itu berselang hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss. Peristiwa ini semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris belakangan ini.
Dalam surat pengunduran diri kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.
“Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi,” kata dia.
“Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka,” ujar Braverman.
Dia lalu berkomentar mengenai pemerintahan Truss. Menurutnya, Inggris sedang melalui masa yang penuh gejolak. Dia pun mengaku khawatir tentang arah pemerintah yang dijalankan oleh perdana menteri perempuan itu.
Braverman mengatakan, Pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya. Dia juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah imigrasi secara keseluruhan dan menghentikan imigrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.
Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.
Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang didominasi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan. Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.
Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian.
Editor: Ahmad Islamy Jamil