Kanada Larang TikTok karena Keamanan Informasi Pemerintah

OTTAWA, iNews.id - Kanada melarang aplikasi TikTok terinstal di perangkat seluler yang dikeluarkan oleh pemerintah. Larangan itu berlaku mulai Selasa (28/2/2023). 

Sebelumnya, larangan yang sama juga diterapkan di Uni Eropa minggu lalu. Alasan adanya larangan ini yakni terkait keamanan informasi pemerintah.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

"Pemerintah Kanada berkomitmen untuk menjaga keamanan informasi pemerintah. Kami secara teratur memantau sistem kami dan mengambil tindakan untuk memperkecil risiko," kata Presiden dewan keuangan Kanada, Mona Fortier, dalam sebuah pernyataan. 

Menanggapi larangan perangkat yang dikeluarkan pemerintah di Kanada, juru bicara TikTok mengatakan kepada ABC News pada Senin (27/2/2023) mengaku heran dengan keputusan tersebut.

Baca Juga

Mensos Risma Tegur Keras Konten Mandi Lumpur di Tiktok

"Sangat mengherankan bahwa Pemerintah Kanada telah memblokir TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah - tanpa mengutip masalah keamanan khusus atau menghubungi kami dengan pertanyaan — hanya setelah larangan serupa diberlakukan di UE dan AS," katanya.

Dia menegaskan, pihaknya selalu bersedia untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan membahas bagaimana perusahaannya melindungi privasi dan keamanan warga Kanada. 

Baca Juga

Detik-Detik Seleb TikTok Nirwana Selle Tewas Terbakar dalam Kabin Crane saat Bekerja

"Tapi cara  ini hanyalah mencegah pejabat menjangkau publik melalui platform yang disukai jutaan warga Kanada," tambah juru bicara itu.

TikTok asal China, yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan di AS, menghadapi pengawasan yang meningkat di dalam dan luar negeri. Ini muncul karena ada kekhawatiran data dapat jatuh ke tangan pemerintah China.

Baca Juga

TikTok Berencana PHK Karyawan di Rusia, Ini Alasannya

Pada bulan Desember, Kongres melarang TikTok dari semua perangkat milik pemerintah federal. CEO TikTok, Shou Zi Chew dijadwalkan untuk menghadap Komite Energi dan Perdagangan Parlemen pada bulan Maret mengenai praktik keamanan data perusahaan.

Editor: Umaya Khusniah