Kebijakan ASN Pakai Cadar Gantikan Masker di Lombok Jadi Sorotan Media Asing

Arif Budiwinarto ยท Jumat, 10 Juli 2020 - 15:30 WIB
Kebijakan ASN Pakai Cadar Gantikan Masker di Lombok Jadi Sorotan Media Asing

ASN perempuan di lingkungan kantor Kabupaten Lombok Tengah mengenakan cadar saat aktivitas Jumat Bersih (foto: AFP)

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan mewajibkan Aparatur Sipil Nasional (ASN) perempuan di Kabupaten Lombok Tengah memakai cadar sehari dalam sepekan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 disorot media asing. Kebijakan tersebut dinilai lebih kepada pemaksaan aturan berpakaian.

Bupati Lombok Tengah, Suhaili Fadhil Thohir, menjelaskan peraturan tersebut dibuat berdasarkan keluhan dari pegawai ASN terutama perempuan yang merasa penggunaan masker saat menjalankan aktivitas Jumat Bersih di luar kantor membuat mereka kurang nyaman.

Kebijakan tersebut menuai polemik, sejumlah pihak menilai peraturan itu tidak cukup menjamin perlindungan dari penyebaran Covid-19, malah terkesan memaksakan aturan berpakaian konservatif pada perempuan di negara Muslim terbesar di dunia.

Anggapan itu dibantah Thohir, dia menegaskan kebijakan tersebut diambil bukan atas dasar "kepentingan agama". Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, namun penggunaan cadar pada perempuan tidak umum dalam keseharian layaknya perempuan Muslim di Timur Tengah.

"Ini murni untuk mencegah Covid-19. Ini bukan ajaran radikal atau fanatisme," kata Thohir seperti yang dilaporkan AFP, Jumat (10/7/2020).

"Untuk memastikan pegawai negeri menutup hidung dan mulut mereka selama kegiatan mingguan (Jumat Bersih), kami meminta mereka mengenakan kerudung (cadara)," lanjutnya.

Peraturan ASN perempuan pakai cadar gantikan masker di Lombok saat aktivitas Jumat Bersih (foto: HRW)
Peraturan ASN perempuan pakai cadar gantikan masker di Lombok saat aktivitas Jumat Bersih (foto: HRW)

Selain AFP, kebijakan tersebut juga disorot media Singapura, The Strait Times, yang menurunkan laporan berjudul "Kebijakan Politikus Indonesia Mencegah Virus Corona Memantik Polemik" dipublikasikan pada Jumat (10/7/2020).

Dalam tulisannya, The Strait Times mengutip pernyataan dari seorang ASN di Kabupaten Lombok Tengah serta Anggota Komisi Nasional Kekerasan pada Perempuan.

Yayuh, ASN yang diwawancarai mengaku tak keberatan dengan aturan tersebut sebab dirinya memang sudah sejak lama mengenakan penutup kepala sesuai ajaran Islam.

"Tapi, saya tidak masalah ya karena ini merupakan jalan untuk memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam," ujarnya.

Sementara Andy Yentriyani dari Komisi Nasional Kekerasan pada Perempuan meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengevaluasi lagi kebijakan tersebut. Alasannya, peraturan tersebut berpotensi membatasi hak-hak wanita.

"Masker dibutuhkan sebagai standar untuk mencegah infeksi (Covid-19). Kebijakan tersebut harus ditinjau ulang karena bisa mengancam kesehatan perempuan," ucapnya.

Sementara organisasi non-profit yang fokus pada isu HAM, Human Rights Watch (HRW) dalam laman resminya secara khusus menyoroti kebijakan penggunaan cadar di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam artikel berjudul "Covid-19 Tak Pandang Bulu pada Diskriminasi Pakaian di Lombok", HRW menuliskan bahwa niqab atau cadar bukanlah alat yang dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19 lewat udara.

Mereka mengkhawatirkan kebijakan tersebut justru menjadi tekanan dan paksaan bagi mereka yang awalnya belum menggunakan cadar.

"Di Timur Tengah, dimana beberapa negara memiliki aturan berpakaian, Human Rights Watch tidak mengetahui adanya kewajiban penggunaan niqab (cadar) saat pandemi. Hal ini menjadikan Indonesia sorotan yang meragukan," tulis HRW.

Editor : Arif Budiwinarto