Kenapa Amerika Selalu Ikut Campur Urusan Negara Lain? Ini Penjelasan Para Pakar

JAKARTA, iNews.id - Mengapa Amerika selalu ikut campur urusan negara lain? Pertanyaan itu sering dilontarkan jika ada konflik-konflik besar di dunia, sebut saja perang Israel-Hamas, perang Rusia-Ukraina, konflik China-Taiwan, dan lainnya.

Ada peran Amerika Serikat (AS) di setiap konflik-konflik tersebut. Dalam konflik Israel-Hamas, di satu sisi, AS menjadi sponsor utama Israel dalam persenjataan. Di sisi lain, Negeri Paman Sam memainkan peran sebagai juru damai yang sampai saat ini juga belum menunjukkan hasil. 

Baca Juga

Bocah Ini Tak Sengaja Telan Emas Senilai Rp23 Juta, Dilarang BAB di Luar Rumah karena Terlalu Mahal

Seorang pengamat politik AS Mendiang Robert Jervis bahkan mengungkap istilah 'Intervention is as American as apple pie' di pembukaan bukunya berjudul 'The New American Interventionism'. Arti istilah tersebut kira-kira, intervensi sudah menjadi tipikal orang Amerika.

Jervis menulis kalimat itu 25 tahun lalu, namun masih berlaku hingga saat ini. Pernyataan itu menyentuh inti kebijakan luar negeri AS, mencirikan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, bahkan sampai menumbangkan pemerintahan dengan tujuan akhir mengamankan hegemoni.

Baca Juga

Daftar Senjata Rusia yang Ditakuti Amerika, Salah Satunya Bisa Picu Tsunami Dahsyat

Menurut Jervis, seperti dilaporkan kembali Xinhua, kebijakan luar negeri intervensionis seperti itu menimbulkan kesengsaraan dan kengerian di seluruh dunia. Bahkan membahayakan perdamaian dan stabilitas global.

Dia menjelaskan dalam buku tersebut, intervensi pertama yang dilakukan AS terjadi pada 1805. Seorang perwira militer AS yang juga konsul diplomatik William Eaton, bersekutu dengan Hamet Karamanli, saudara dari penguasa (Pasha) Tripolitania (sekarang Libya), Yusuf Karamanli. 

Baca Juga

Amerika Serikat Pasti Bantu Israel jika Perang Besar dengan Hizbullah Terjadi

Dia bersama pasukannya menyerang Derna dangan mudah merebut Kota Tripolitania dengan bantuan tiga kapal perang AS memaksa Yusuf menyerahkan jabatannya.

Insiden tersebut dipandang oleh banyak pakar sebagai upaya pertama AS untuk melakukan kudeta di pemerintahan asing melalui intervensi militer.

Sejak saat itu, AS melancarkan lebih banyak intrusi militer berdarah ke luar negeri, sering kali menyerbu suatu negara dan melancarkan serangan mematikan hingga target dilanda kekacauan dan pemerintahannya digulingkan.

Dari akhir Perang Dunia II hingga 2001, AS telah memulai 201 konflik bersenjata di 153 lokasi, mencakup lebih dari 80 persen dari total perang yang terjadi di seluruh dunia pada saat itu. Sejak 2001, AS dan sekutunya telah menjatuhkan sekitar rata-rata 46 bom di negara lain setiap hari.

Perang-perang tersebut, yang sebagian besar mengatasnamakan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia (HAM), justru merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, yang mengakibatkan kematian dan kehancuran di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

Pasukan NATO yang dipimpin AS melancarkan serangan udara terus-menerus selama 78 hari terhadap Yugoslavia. Hasilnya lebih dari 8.000 warga sipil tewas atau terluka dan hampir 1 juta orang mengungsi.

Perang yang dilancarkan AS di Afghanistan menewaskan sekitar 50.000 warga sipil Afghanistan dari tahun 2001 hingga pertengahan April 2020 dan menyebabkan sekitar 11 juta orang menjadi pengungsi. Selain itu pertumpahan darah selama bertahun-tahun telah menewaskan lebih dari 200.000 warga sipil Irak dan menyeret Libya ke dalam kekacauan lebih besar.

Mantan Presiden AS Jimmy Carter pada 2019 mengatakan, AS adalah negara yang paling suka berperang dalam sejarah dunia. Dia juga mengatakan negaranya hanya menikmati 16 tahun perdamaian dalam 242 tahun sejarahnya.

Lantas kenapa Amerika selalu ikut campur urusan negara lain?

Dalam Journal of Conflict Resolution berjudul 'Introducing the Military Intervention Project: A New Dataset on US Military Interventions, 1776–2019' dijelaskan, tujuan umum AS ikut campur atau mengintervensi negara lain bisa dimaknai negatif hingga positif, yaitu:

1. Peluang ekonomi
2. Perlindungan sosial
3. Melindungi warga negara dan diplomat AS
4. Perluasan wilayah
5. Mendorong perubahan rezim
6. Membangun negara
7. Penegakan hukum internasional.

Ada dua ideologi dominan di AS tentang kebijakan luar negeri, yakni intervensionisme yang mendorong intervensi militer dan politik ke negara lain dan isolasionisme, untuk menghambat kemajuan negara tersebut.