Korut Putuskan Hubungan Komunikasi Militer dan Politik dengan Korsel

Selasa, 09 Juni 2020 - 07:12:00 WIB

Korut putuskan komunikasi militer dan politik dengan Korsel (Foto: AFP)

SEOUL, iNews.id - Korea Utara (Korut) memutus hubungan komunikasi militer dan politik dengan Korea Selatan (Korsel), mulai Selasa (9/6/2020).

Keputusan ini diambil terkait pengiriman selebaran anti-Korut dari Korsel yang melintasi perbatasan kedua negara oleh para pembelot dan aktivis.

Mengapa Memiliki Senjata Nuklir Bisa Jadi Bumerang bagi Jerman?

“(Korut) Akan memutus sepenuhnya jalur penghubung antara pihak berwenang Korea Utara dan Korea Selatan serta hubungan komunikasi lainnya,” demikian laporan kantor berita KCNA, seperti dikutip dari AFP.

Pemutusan hubungan komunikasi berlaku efektif mulai pukul 00.00 waktu setempat sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kim Jong Un Sebut Keberhasilan China Menangani Wabah Corona Sama seperti Korut

Hubungan yang terputus mencakup jalur komunikasi militer kedua pihak di Laut Timur dan Laut Barat, jalur komunikasi persidangan antar-Korea, serta hotline Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara dan Istana Kepresidenan Korea Selatan Gedung Biru.

KCNA menyebut pihak berwenang Korsel berkomplot dengan para pembelot serta aktivis untuk membuat permusuhan terhadap Korut.

Salah Spekulasi Sebut Kim Jong Un Tak Bisa Jalan, Pembelot Korut Minta Maaf

"Ini mendorong hubungan antar-Korea menjadi bencana. Kami mengambil kesimpulan tidak perlu duduk berhadapan dengan pihak berwenang Korea Selatan dan tidak ada masalah untuk didiskusikan karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan," bunyi laporan.

Pekan lalu, Korut mengancam akan menutup kantor penghubung dengan Korsel dan memperingatkan langkah lebih lanjut.

Bukan hanya itu, Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Kim Jong Un, juga mengancam akan membatalkan perjanjian militer kecuali Korsel menghentikan aktivis membagikan selebaran.

Para pembelot Korut serta aktivis sejak lama menerbangkan balon melintasi perbatasan membawa selebaran yang isinya mengkritik pelanggaran HAM dan program nuklir rezim Kim Jong Un.

Editor: Anton Suhartono