Korut Tetap Kembangkan Senjata Nuklir dan Rudal Balistik Sepanjang 2020

NEW YORK, iNews.id - Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap Korea Utara (Korut) tetap mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik sepanjang 2020 yang melanggar sanksi internasional.

Laporan yang diterima pengawas independen untuk sanksi Korut Dewan Keamanan PBB, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (9/2/2021), menyatakan, negara itu tetap memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir, serta meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya. Bukan hanya itu, Korut terus mencari material dan mempelajari teknologi dari luar negeri untuk mengembangkan program-program persenjataannya.

Baca Juga

Trump Janjikan Rp33 Juta Per Warga AS dari Memungut Tarif Negara-negara Lain

Duta Besar Korut untuk PBB belum bersedia memberikan komentar soal laporan yang bocor tersebut.

Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan, pemerintahannya akan menggunakan pendekatan baru terhadap Korut, mencakup peninjauan secara menyeluruh untuk memberikan tekanan kembali, di samping tetap mengupayakan diplomasi.

Baca Juga

Kim Jong Un Akan Perkuat Militer Korut untuk Cegah Perang Nuklir

Pemimpin Korut Kim Jong Un dan mantan Presiden AS Donald Trump bertemu tiga kali pada 2018 dan 2019, namun gagal membuat kemajuan untuk mewujudkan denuklirirsasi di Semenanjung Korea.

Pada 2020, Korut menunjukkan rudal balistik baru jarak pendek, menengah, rudal kapal selam, serta rudal antarbenua dalam parade militer.

Baca Juga

Kim Jong Un Ingin Korut Punya Rudal Nuklir Terbaru untuk Ancam AS

Meskipun tidak ada uji coba rudal berhulu ledak nuklir pada 2020, Korut mengumumkan persiapan untuk pengujian dan produksi rudal balistik baru serta pengembangan senjata nuklir taktis.

Negara itu dijatuhi sanksi PBB sejak 2006. Sanksi tersebut lalu diperbarui oleh 15 anggota Dewan Keamanan selama beberapa tahun bertujuan untuk memangkas dana program rudal nuklir dan rudal balistik.

Pada 2019, tim pemantau independen untuk sanksi Korut melaporkan negara itu menghasilkan setidaknya 370 juta dolar AS dari hasil ekspor batubara yang sebenarnya dilarang berdasarkan sanksi PBB. 

Editor: Anton Suhartono