Kutuk Penangkapan Kapal Ukraina, AS: Tindakan Rusia Keterlaluan

Nathania Riris Michico ยท Selasa, 27 November 2018 - 09:02 WIB
Kutuk Penangkapan Kapal Ukraina, AS: Tindakan Rusia Keterlaluan

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. (Foto: AFP)

NEW YORK, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) membela Ukraina dalam konflik terbaru dengan Rusia di pantai Krimea, Laut Azov. AS menyatakan penembakan dan penangkapan tiga kapal militer dan beberapa tentara Ukraina oleh Rusia merupakan tindakan keterlaluan dan arogan.

Kecaman itu disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Haley mengutuk tindakan itu dan menegaskan Rusia yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah Ukraina.

Dia mendesak Rusia untuk mengurangi ketegangan.

"Ini merupakan pelanggaran semena-mena terhadap wilayah Ukraina yang berdaulat," kata Haley.

Dia mengaku sudah berbicara dengan Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Diplomat perempuan AS ini menyebut pernyataannya mencerminkan kekhawatiran di level tertinggi pemerintah AS.

"Seperti yang sudah dikatakan Presiden Trump berkali-kali, Amerika Serikat akan menyambut hubungan normal dengan Rusia. Namun tindakan-tindakan pelarangan seperti ini terus membuat itu tidak mungkin," kata Haley, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (27/11/2018).

Rusia menangkap tiga kapal militer Ukraina, yakni dua kapal perang dan sebuah kapal tunda. Alasannya, kapal-kapal itu secara ilegal memasuki perairan teritorial Rusia di Krimea.

Penangkapan itu berlangsung dramatis, di mana kapal perang Rusia menembaki kapal-kapal Ukraina. Tiga tentara Angkatan Laut Ukraina yang terluka oleh serangan itu juga ditangkap Rusia.

Namun, Ukraina mengklaim kapal-kapalnya tidak melakukan kesalahan dan menuduh Rusia melakukan agresi militer.

"Amerika Serikat akan mempertahankan sanksi yang berkaitan dengan Krimea terhadap Rusia. Eskalasi Rusia lebih lanjut dari hal ini hanya akan memperburuk keadaan. Ini akan semakin melemahkan posisi Rusia di dunia. Ini akan memperburuk hubungan Rusia dengan AS dan banyak negara lain," kata Haley.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Volodymyr Yelchenko menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menerapkan satu set sanksi baru yang ditujukan untuk mengatasi situasi di kawasan itu, termasuk terhadap pelabuhan Azov Rusia.

Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, meningkatkan tekanan politik di Rusia akan membantu meredam situasi.

"Ukraina siap menggunakan semua cara yang tersedia dalam melaksanakan hak kami untuk membela diri," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menuduh Ukraina merencanakan insiden itu dan menduga itu sebagai trik untuk menaikkan popularitas Presiden Petro Poroshenko di kalangan pemilih menjelang pemilu Ukraina tahun depan.

"Bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaan dalam keadaan seperti ini? Sudah jelas, mengatur provokasi dan sekali lagi menuduh Rusia dari segalanya, menggelembungkan peringkat (popularitas)-nya sendiri dan menempatkan dirinya sebagai penyelamat bangsa," kata Polyanskiy.

Polyanskiy menuduh keputusan Presiden Ukraina Petro Poroshenko untuk memberlakukan darurat militer di negaranya usai insiden itu hanya bertujuan agar pemilu Ukraina, yang sedianya digelar pada 31 Maret 2019, dibatalkan.

"Ini adalah tentang membatalkan pemilu meskipun semua jaminan Poroshenko sebaliknya," ujar Polyanskiy.

"Rusia tidak pernah menyebabkan pukulan pertama, tetapi tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri."

Yelchenko menolak pernyataan Polyanskiy tentang motif insiden di pantai Krimea. Kepada Dewan Keamanan PBB, dia menegaskan insiden itu merupakan ancaman jelas bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Menurutnya, Rusia mencampurkan kenyataan dengan fiksi dalam mencoba menjelaskan apa yang terjadi.

Lebih lanjut, dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB itu, Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan pihaknya tidak dapat secara independen memverifikasi apa yang telah di pantai Krimea pada Minggu kemarin.

"Kami sangat mendesak Federasi Rusia dan Ukraina untuk menahan diri dari segala tindakan atau retorika dan mengingatkan kedua kebutuhan untuk menahan insiden ini sehingga mencegah eskalasi serius," katanya.

DK PBB yang beranggotakan 15 negara bertemu puluhan kali selama krisis di Ukraina, di mana Rusia menganeksasi Krimea pada 2014. Ukraina tidak dapat mengambil tindakan apa pun karena Rusia adalah salah satu dari lima pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Kapal-kapal Ukraina yang ditangkap oleh Rusia pada Minggu kemarin mencoba memasuki Laut Azov dari Laut Hitam melalui Selat Kerch, perairan sempit yang memisahkan Krimea dari daratan Rusia.

Editor : Nathania Riris Michico