Lockdown Virus Corona Berpotensi Sebabkan 7 Juta Kehamilan Tak Dihendaki

NEW YORK, iNews.id - Aturan lockdown akibat wabah virus corona di banyak negara tak hanya berdampak pada perekonomian, tapi juga masalah di rumah tangga.

Badan PBB Dana Dana Kependudukan (UNFPA) memperkirakan ada 7 juta kehamilan tidak dikehendaki dalam 6 bulan ke depan. Disebutkan, penyebab lonjakan tersebut adalah kesulitan para perempuan dalam mengakses layanan keluarga berencana (KB).

Baca Juga

NATO Tingkatkan Kehadiran Militer di Sekitar Greenland, Apa Misi Sebenarnya?

Wabah virus corona menimbulkan dampak besar bagi perempuan karena sistem kesehatan mengalami kelebihan beban. Selain itu berbagai fasilitas yang menyediakan layanan terkait KB dibatasi atau tutup.

Di saat bersamaan, banyak perempuan tak mau melakukan medis karena takut tertular virus.

Baca Juga

Peringatan WHO: Tak Ada Bukti Orang Jadi Kebal setelah Sembuh dari Covid-19

“Data baru ini menunjukkan dampak yang segera menimpa perempuan (dewasa) dan anak di seluruh dunia," kata Direktur Eksekutif UNFPA, Natalia Kanem, seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (29/4/2020).

Menurut dia, pandemi virus Covid-19 semakin memperparah kesenjangan sehingga jutaan perempuan berisiko tak bisa merencanakan KB maupun melindungi tubuh dari kesehatan.

Baca Juga

Darurat Corona, WHO Beri Pedoman Kegiatan saat Ramadan di Indonesia

Secara global, sekitar 450 juta perempuan di 114 negara berpendapatan rendah dan menengah menggunakan alat kontrasepsi.

UNFPA memperkirakan jika layanan kesehatan masih mengalami gangguan dan lockdown berlanjut selama 6 bulan, sekitar 47 juta perempuan di 114 negara tersebut berpotensi tidak bisa mendapat mengakses alat kontrasepsi modern, sehingga mengakibatkan sekitar 7 juta kehamilan tak dikehendaki.

Selain kehamilan, kekerasan berbasis gender dan praktik membahayakan lainnya juga diprediksi melonjak sampai jutaan kasus. Diperkirakan ada 31 juta kasus tambahan kekerasan berbasis gender dalam 6 bulan.

UNPFA juga memperkirakan ada tambahan 13 juta kasus pernikahan anak pada dekade ini, padahal PBB sudah berupaya menekan praktik tersebut.

Editor: Anton Suhartono