Mahathir Mohamad Ikut Menolak Penerapan Keadaan Darurat di Malaysia

KUALA LUMPUR, iNews.id - Politikus senior Mahathir Mohamad ikut menentang rencana Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin menerapkan keadaan darurat terkait lonjakan kasus Covid-19.

Menurut pria yang menjabat PM Malaysia terlama itu, tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintahan koalisi Perikatan Nasional (PN) untuk mengumumkan keadaan darurat saat ini.

Baca Juga

168 Dokter Diwisuda di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza di Tengah Reruntuhan Perang

Negara-negara yang mengalami dampak Covid-19 lebih parah dari Malaysia belum menerapkan keadaan darurat, melainkan pengetatan dilakukan secara parsial di lokasi terdampak.

Dia menegaskan, syarat untuk menerapkan keadaan darurat di Malaysia belum terpenuhi sehingga tak perlu menangguhkan undang-undang (UU) dan Parlemen.

Baca Juga

Anwar Ibrahim Dipanggil Polisi Malaysia, dari Kasus Dukungan Parlemen sampai Sodomi

"Tidak ada kerusuhan atau kekerasan di Malaysia, tidak ada pelanggaran hukum dan perintah untuk membenarkan pemberlakuan keadaan darurat," ujarnya, di blog Chadet.cc, seperti dilaporkan kembali New Straits Times, Sabtu (24/10/2020).

Lebih lanjut Mahathir menegaskan rencana penerapan keadaan darurat merupakan upaya pemerintah untuk menghindari parlemen Dewan Rakyat.

Baca Juga

Menteri Agama Malaysia Zulkifli Mohamad Sembuh dari Covid-19 Setelah Dirawat 10 Hari

Keadaan darurat, lanjut dia, tidak akan memberikan dampak besar dan positif bagi Malaysia terkait wabah Covid-19 karena semua tindakan yang diperlukan telah dilakukan.

“Keadaan darurat akan memberikan kekuatan ekstra kepada Perdana Menteri. Apa yang dia lakukan selama ini belum meredakan masalah politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi negara," tutur Mahathir.

Isu seputar penerapan keadaan darurat di Malaysia marak sejak Jumat (23/10/2020), setelah Muhyiddin pemerintah menggelar rapat kabinet yang disusul dengan bertemu Yang di-Pertuan Agong Raja Abdullah.

Sejauh ini Muhyiddin belum memberikan tanggapan. Sementara itu Raja abdullah mengatakan akan berkonsultasi dengan Penguasa Melayu terlebih dulu, mengenai rekomendasi yang diberikan Muhyiddin.

Editor: Anton Suhartono