Malaysia Denda Portal Berita Rp1,7 Miliar terkait Komentar Pembaca soal Pengadilan Korup

KUALA LUMPUR, iNews.id - Pengadilan Tinggi Malaysia memutus portal berita Malaysiakini bersalah atas tuduhan menghina pengadilan melalui komentar pembaca.

Pada 2020, Kejaksaan Agung Malaysia menuduh Malaysiakini dan pemimpin redaksinya, Steven Gan, bertanggung jawab atas tuduhan penghinaan melalui lima komentar pembaca yang muncul di platform media tersebut. 

Baca Juga

Langgar Protokol, PM Modi Langsung Peluk Putin di Pangkalan New Delhi

Komentar berisi tuduhan korupsi di tubuh pengadilan itu dianggap merusak kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan Malaysia.

Panel Pengadilan Federal menunjukkan, enam hakim menyatakan Malaysiakini bertanggung jawab penuh karena menayangkan komentar pembaca tersebut, melawan satu yang tak sependapat. Dengan begitu, Malaysiakini didenda 500.000 ringgit atau sekitar Rp1,7 miliar.

Baca Juga

Infeksi Covid Harian di Malaysia Diprediksi Capai 20.000 Kasus Per Hari, Kok Bisa?

“Pernyataan dalam kolom komentar yang telah menyebar luas itu palsu dan tercela, menuduh adanya korupsi yang tidak terbukti dan tidak benar," kata Rohana Yusuf, hakim yang memimpin panel, dikutip dari Reuters, Jumat (19/2/2021).

Denda tersebut lebih besar dua kali lipat dari yang diajukan jaksa yakni 200.000 ringgit.

Baca Juga

Malaysia Tempatkan Pekerja Asing di Hotel untuk Cegah Covid, Biaya Rp700.000 per Bulan

Sementara itu Gan terbebas dari semua tuntutan. Malaysiakini dan Gan bersikeras mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan komentar dimaksud telah dihapus setelah pihaknya dihubungi polisi.

Gan sangat kecewa dengan putusan hakim yang menurutnya membebani perusahaan dalam mengontrol komentar dari pihak ketiga.

“Ini jelas akan berdampak mengerikan pada ruang publik, dalam diskusi membahas permasalahan negara ini, dan menjadi pukulan telak bagi kampanye memerangi korupsi di negara ini," kata Gan.

Malaysiakini tidak bisa mengajukan banding atas putusan tersebut, karena kasus telah disidangkan di pengadilan tertinggi Malaysia yang memliki keputusan final.

Pengacara Malaysiakini, Malik Imtiaz Sarwar, mengatakan, putusan pengadilan ini menimbulkan tanda tanya dan merasa diperlakukukan tidak adil. Dia menyebut platform media sosial seperti Facebook dan Twitter diperbolehkan mengelola berbagai komentar pihak ketiga, sebaliknya tidak dengan Malaysiakini.

Malaysiakini merupakan portal berita yang acap kali membuat berita mengkritik pemerintahan.

Editor: Anton Suhartono